.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati agar melunasi utang negara ke Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun. Menanggapi ini, Sri Mulyani menyebut pembayaran baru bisa dilakukan setelah ada audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas kita akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (6/11/2023).
Oleh karena itu, bendahara negara ini meminta BPKP melakukan audit lebih cepat, sehingga tagihannya bisa segera disampaikan ke Kemenkeu. Adapun tagihan ini untuk urusan pengadaan beras cadangan beras pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi BPKP diminta audit lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita, namun ini harusnya tidak ada masalah, Bulog Bapanas bisa dapat anggaran impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar," tambahnya.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Sri Mulyani untuk membayar tagihan senilai Rp 16 triliun.
"Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," ungkap Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Airlangga memaparkan dari Bulog sendiri memiliki kebutuhan tambahan anggaran untuk pengadaan beras senilai Rp 19,1 triliun.
"Dari Bulog ada kebutuhan tambahan anggaran yaitu untuk tahap pertama butuh Rp 7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp 8,4 triliun, dan ada tambahan terkait dengan distribusi dan yang lain sebesar Rp 2,8 triliun. Jadi ada Rp 19,1 triliun," papar Airlangga.
Simak juga 'Menkeu Pegang Rp 616 T, Jokowi: Napas Panjang Sampai 2024 Masih Aman':
