Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan Indonesia melakukan impor beras sebesar 3,5 juta ton di 2023. Ia menyebutkan impor dilakukan karena produksi beras tahun ini mengalami penurunan.
Penurunan produksi beras nasional pada 2022 hingga 2023 ini disebabkan oleh cuaca panas ekstrem atau El Nino. Sebelumnya produksi beras Indonesia mencapai 31 juta ton, tahun ini diprediksi hanya 30 juta ton.
"Kondisi ini memaksa kita impor beras sebanyak 3,5 juta ton (2023) untuk cadangan pangan pemerintah," kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).
Amran menyebut, kondisi tersebut berbahaya kepada ketahanan pangan nasional. Untuk itu, Kementerian Pertanian melakukan refocusing dengan merelokasi dana dari internal dan eksternal kementerian di 2023 sebesar Rp 1 triliun.
"Rincian realokasi eksternal dan internal masing-masing eselon I dan biaya tambahan 2023. Dari Rp 1 triliun realokasi itu masing-masing sebanyak Rp 934 miliar akan digunakan oleh Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih padi dan jagung," terangnya.
Selain itu, realokasi anggaran Rp 1 triliun juga digunakan untuk pengadaan alsintan sebesar Rp 324 miliar, bimbingan teknis Rp 30 miliar dan insentif kepada penyuluh 36 miliar.
Sebagai informasi, pemerintah secara total memang telah mengeluarkan penugasan impor sebanyak 3,5 juta ton selama 2023. Jumlah itu terdiri dari penugasan 2 juta ton di awal tahun dan 1,5 juta ton akhir 2023.
Berdasarkan informasi terakhir, realisasi impor 1,5 juta ton akhir tahun baru mencapai kontrak sebesar 1 juta ton. Kemudian penugasan impor tahun 2024, disebut mencapai 2 juta ton.
Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi pernah menyebutkan bahwa pada akhir tahun produksi padi diprediksi akan mengalami penurunan. Hal itu terjadi mulai dari Oktober hingga Desember 2023.
Penurunan itu menjadi siklus setiap tahunnya, kemudian kondisi saat ini juga diperparah dengan adanya cuaca panas ekstrem El Nino.
"Kan sudah lihat neracanya kan, kalau di akhir tahun Oktober, November, Desember itu kan semuanya di bawah 2 juta ton, (sekitar) 1,6 (juta ton) atau 1,1 (juta ton), ditambah El Nino," ungkap dia.
Untuk itu, pemerintah membutuhkan stok untuk CBP sebagai upaya mengantisipasi saat kebutuhan mendesak. CBP biasanya digunakan untuk menstabilkan pasokan dan harga saat mengalami kenaikan. CBP sendiri dikelola oleh Perum Bulog.
"Kan Bulog mesti men top up, ada program bantuan pangan, SPHP. Kan Bulog harus di top up stoknya. Kan kita sepakat bahwa Bulog itu harus punya stok level di atas 1 juta," terang pria yang menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional itu.
(ada/kil)