Luhut: AS Paham Tanpa RI Tak Dapat Penuhi Target Mobil Listrik

Luhut: AS Paham Tanpa RI Tak Dapat Penuhi Target Mobil Listrik

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Sabtu, 18 Nov 2023 17:40 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan
Foto: dok. Istimewa
Jakarta -

Presiden Joko Widodo sudah membuat permintaan khusus kepada Presiden AS Joe Biden agar nikel RI tak dikucilkan di pasar AS. Hal ini nantinya akan dibahas dalam Critical Mineral Agreement (CMA).

Apabila CMA sudah disepakati pembentukannya, maka akan ada kesempatan bagi Indonesia untuk menjadi pemasok baterai kendaraan listrik di Amerika Serikat. Menanggapi pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai pada akhirnya Indonesia bisa menyadarkan hal ini merupakan kepentingan bersama.

"Mengenai kritikal mineral ini kan suatu proses negosiasi yang panjang ya. Tapi akhirnya kita bisa dekatkan bahwa ini juga kepentingan kita bersama," kata Luhut, melalui akun Instagramnya, @luhut.pandjaitan, dikutip Sabtu (18/11/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Amerika paham betul, tanpa Indonesia mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan 11 kali jumlah mobil listriknya 2030," sambungnya.

Lebih lanjut Luhut menambahkan, dirinya telah berbincang dengan Tangan Kanan Presiden Joe Biden Amos Hochstein, National Security Advisor Jack Sullivan, dan sejumlah tangan kanan Biden lainnya. Komunikasi ini dilangsungkan untuk memperjelas persoalan larangan ekspor nikel.

ADVERTISEMENT

"Intinya sebenarnya jelasin Indonesia itu sebenarnya masalah survival aja. Kita tidak mem-banned seluruh nikel ore itu. Tapi setelah turunan ke berapa, ya silahkan saja bebas. Tapi biarkan kita menikmati, rakyat Indonesia, sampai turunan dua atau tiga nilai tambahnya," jelasnya.

Luhut juga mengatakan, Indonesia memiliki hubungan yang baik dengan AS. Ia memberi contoh saat bertemu dengan Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat untuk Iklim John Kerry. Luhut lalu membahas tentang dana Pertamina yang mengendap di Venezuela dan tak kunjung kembali. Nominalnya cukup besar, mencapai US$ 300 juta dolar AS.

Saat itu juga John langsung menelpon Amos Hochstein, tangan kanan Presiden Joe Biden untuk membantu persoalan ini. Dari telepon yang singkat itulah dana Pertamina yang tertahan selama hampir 5 tahun, akhirnya bisa segera dikembalikan.

"Anda bisa bayangin US$ 300 juta duit Pertamina ditahan di Venezuela. Itu dilepaskan oleh AS sehingga dapat kembali ke Pertamina tanpa keluar satu peser pun," ujar Luhut.

"Dan kita bicara dengan mereka jelas. Ya kalau anda memang berteman sama kami, ya buktikan dong perkawananmu itu. Kita nggak pernah against kalian kok. Kita itu hanya membela kepentingan nasional Indonesia, itu aja. Dan mereka menghargai sikap itu," sambungnya.

Sebagai tambahan informasi, Presiden Jokowi tak ingin produk nikel Indonesia dikucilkan di pasar Amerika Serikat (AS). Setelah Undang-undang (UU) Pengurangan Inflasi AS atau Inflation Reduction Rate (IRA) diresmikan, produk nikel asal Indonesia terancam tak bisa masuk pasar AS.

Hal itu terjadi karena dalam UU IRA, ada pedoman kredit pajak bagi produsen baterai dan kendaraan listrik yang mencakup US$ 370 miliar dalam subsidi untuk teknologi energi bersih. Namun, baterai yang mengandung komponen sumber Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat untuk subsidi tersebut.Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat masuk kredit pajak IRA karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan AS. Hal ini lah yang membuat produk Indonesia seperti dikucilkan AS.

Tak mau nikel Indonesia dikucilkan, Jokowi pun memberikan permintaan khusus kepada Presiden AS Joe Biden dalam pertemuan bilateral di Gedung Putih, Washington DC, Senin kemarin. Jokowi menekankan kembali mengenai pentingnya akses pasar yang lebih luas dan inklusif melalui perjanjian Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diharapkan dapat memfasilitasi kepentingan negara berkembang juga.

(shc/fdl)

Hide Ads