Menkeu Era SBY Sebut Presiden Berikutnya Harus Genjot Pajak, Ini Alasannya

Menkeu Era SBY Sebut Presiden Berikutnya Harus Genjot Pajak, Ini Alasannya

Samuel Gading - detikFinance
Rabu, 22 Nov 2023 12:17 WIB
Chatib Basri Menkeu era Presiden SBY
Chatib Basri/Foto: Danang Sugianto/detikcom
Jakarta -

Menteri Keuangan periode 2013-2014 M Chatib Basri mengatakan siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2024 harus meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini menurutnya harus dilakukan karena satu alasan.

"Maka saya ingin mengatakan siapapun yang terpilih sebagai presiden pada 2024-2029 dan ke depan harus meningkatkan penerimaan pajak agar rasio tax terhadap GDP (gross domestic product) mengalami peningkatan," ucap Chatib dalam agenda Bank BTPN Economic Outlook 2024 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Chatib menjelaskan, peningkatan penerimaan pajak harus ditempuh agar rasio pajak terhadap pendapatan produk domestik bruto (PDB) atau GDP meningkat. Hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sumber pembiayaan investasi di Indonesia jika ingin ekonomi tumbuh lebih dari 6%.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Chatib, hal ini termasuk dalam konsep teori ekonomi yakni ICOR atau incremental capital-output ratio. Kalau Indonesia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Indonesia butuh tambahan investasi. Tambahan itu bisa diperoleh dari lewat tabungan domestik maupun luar negeri untuk menggenjot PDB.

Di dalam negeri, Chatib menjelaskan hingga saat ini jumlah tabungan domestik hanya 36%. Sedangkan kebutuhan kebutuhan investasi Indonesia lebih tinggi atau sekitar 47% terhadap PDB. Alhasil, ia menjelaskan investasi dari luar juga perlu dicari.

ADVERTISEMENT

"Ada gap atau kebutuhan yang uangnya gada dari domestik dan itu harus luar. Itu besarnya 11% dari GDP atau sekitar Rp 1.800 triliun tambahan kekurangan. Masalahnya, investasi terhadap PDB ini butuh uang, tidak bisa invest kalau tidak ada uang," sambungnya.

Oleh sebab itu, Chatib kemudian menjelaskan bahwa siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada 2024 juga perlu memiliki kemampuan menggaet investor sekaligus menyelesaikan sejumlah hal seperti debirokratisasi dan memperbaiki iklim investasi. Berbagai hal ini diperlukan jika masyarakat ingin pertumbuhan ekonomi tinggi.

"Jadi siapapun yang jadi pemerintah 2024-2029 harus buat investasi asing masuk. Dia harus friendly sama investor. Artinya regulasi harus streamline, debirokratisasi, investment climate dibaiki dan sebagainya," pungkasnya.

Simak juga Video: Prabowo: Ekonomi Kita Harus Pancasila, Bukan Atas Kepentingan Pribadi dan Golongan

[Gambas:Video 20detik]



(ara/ara)

Hide Ads