Dampak dari krisis iklim tengah diwaspadai oleh setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Guna mengatasi itu, Staf Khusus Presiden Diaz Hendropriyono mengusulkan adanya upaya baru dalam menangani masalah ini.
Menurutnya, perlu ada institusi yang disebut kementerian ekologi ini akan berfokus pada penanganan dampak dari krisis iklim. Dia menegaskan kalau hadirnya kementerian baru ini tak akan mengganggu kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Diaz Hendropriyono memaparkan ancaman nyata pemanasan global dan perubahan iklim sekaligus merekomendasikan pembentukan kementerian baru yang mampu di depan terkait penanganan pemanasan global.
"Harus ada leading sector, siapa yang paling pas? Kita butuh kementerian baru yang bernama Kementerian Ekologi Republik Indonesia siapa pun Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nantinya," kata Diaz, Jumat (24/11/2023).
Diaz menyampaikan hal ini dalam kegiatan buku di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai tokoh masyarakat, termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Hodong.
"Ini tentang perjalanan saya bertemu dengan para ecopreneurs. Pemerintah memiliki target penurunan emisi, tetapi tidak dapat kerja sendiri. Perlu aktor-aktor di berbagai sektor memiliki inovasi, baik teknologi dan produk ramah lingkungan. Untuk itu, harus ada kementerian teknis yang menaungi mereka semua," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Basuki mengapresiasi langkah Diaz yang telah menemui dan mempertemukan banyak ecopreneurs yang fokus pada inovasi menangani dampak perubahan iklim.
"Saya diundang untuk mendengarkan rekomendasi yang pertama, yaitu untuk membangun rumah yang rendah emisi. Terima kasih atas bukunya, dengan penjelasan beliau yang sangat gamblang, mudah-mudahan bisa menjadi referensi Kementerian PUPR untuk mengembangkan konstruksi yang rendah emisi. Kami akan undang para ecopreneurs ini," katanya.
(fdl/fdl)