.webp)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa upaya berbagai negara mengatasi persoalan iklim tidak semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya, agenda pengentasan persoalan iklim hanya menjadi mimpi tanpa rencana pembiayaan yang konkrit.
"Climate agenda tanpa financing hanya menjadi agenda, hanya menjadi dream (mimpi). Financing adalah salah satu aspek penting dan kritis dalam climate agenda," ucap Sri Mulyani dalam agenda World Bank Event, Climate Change and Indonesia's Future: An Intergenerational Dialogue yang disiarkan di YouTube Think Policy, Senin (27/11/2023).
Sri Mulyani kemudian menjelaskan, bahwa anak muda terkadang berpikir bahwa cita-cita bisa digapai tanpa konsekuensi. Padahal menurutnya, ada trade off atau pertukaran seimbang yang harus dilakukan untuk mencapai hal tersebut, khususnya soal upaya transisi energi hijau. Aspek ini pun harus dilihat secara detail.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengaku sudah bertemu berbagai investor dan fund manager besar agar taksonomi energi hijau dan penghentian PLTU batubara di Indonesia bisa didanai oleh pasar modal. Dia bilang, mendapatkan teknologi yang bisa menggunakan penciptaan energi baru dan terbarukan tidak mudah.
"Saya akui sampai minggu lalu saya di San Fransisco saya bertemu investor dan fund manager besar itu tidak mudah. Climate change bukan hanya renewable energy karena perlu ditransmisikan menuju market. Banyak sekali investment luar biasa yang sangat mahal tentang transmisi dan distribusi. Jadi jangan dibayangkan climate change cuma bikin satu solar panel selesai. It's a very big complex thing, itu untuk energi saja. Belum lagi soal transportasi publik, hutan, penggunaan lahan, dan waste management dan industri. itu semua bagian dari ekosistem climate change," jelasnya.
Kendati demikian, ia menjelaskan pemerintah saat ini resmi meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP). Dari kerja sama tersebut, Indonesia akan menerima sebanyak US$ 20 miliar atau Rp 330 triliun dana dari sektor publik dan sektor swasta global.
Pembagiannya 50% sektor publik berasal dari negara-negara G7, Norwegia, dan Denmark. Adapun 50% sisanya berasal dari sektor swasta seperti Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFFANZ) yang berisi Bank of America, HSBC, Citibank, Standard Chartered, MUFG, dan Macquarie.
Skema pendanaan JETP adalah pinjaman lunak, hibah, jaminan, dan pinjaman dengan suku bunga pasar. Sri Mulyani menjelaskan, ada empat objektif utama dari JETP. Keempatnya adalah mengurangi 290 megaton CO2 pada 2030, mendukung kebijakan pensiunan diri pabrik PLTU bertenaga batubara, mengakselerasi peluncuran pembangkit listrik energi terbarukan (EBT) agar bisa mencapai target 34% dari pembangkit listrik nasional pada 2030, serta mendukung komunitas yang terdampak imbas kebijakan transisi energi.
"Indonesia juga terus bekerja sama dengan banyak pihak agar membuat public private partnership untuk meng-address isu perubahan iklim di sektor transportasi publik dan manajemen limbah," imbuhnya.
(eds/eds)
