.webp)
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia meroket empat kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Namun, ada fakta lain yang menyertai hal tersebut. Tingkat emisi gas rumah kaca Indonesia juga meningkat dua kali lipat.
Hal itu disampaikannya dalam agenda World Bank Event, Climate Change and Indonesia's Future: An Intergenerational Dialogue.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa berdasarkan data Bank Dunia, tingkat gross domestic product (GDP) atau PDB Indonesia tercatat meningkat empat kali lipat dalam 20 tahun terakhir. Jumlahnya melesat dari US$ 770.87 per-kapita pada tahun 2000 menjadi US$ 4.349,5 per-kapita pada 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kurun waktu tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa melesatnya PDB ternyata berbandingan lurus dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca. Jumlahnya meningkat dari sekitar 1,3 juta ton Co2 per-kapita pada 2000 menjadi 2,1 juta Co2 per-kapita pada 2022.
"Bank Dunia menunjukkan bahwa dalam meningkatkan income per-kapita ternyata emisi per-kapitanya meningkat. Emisi per-kapita meningkat dua kali lipat sementara income per-kapita meningkat empat kali lipat." ucap Sri Mulyani, Senin (27/11/2023).
Untuk itu, saat ini pemerintah berusaha meningkatkan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan dari jumlah emisi gas buangnya.
Posisi emisi per-kapita Indonesia sebetulnya masih lebih baik jika dibandingkan berbagai negara G20. Indonesia berada di urutan ke-18 atau posisi tiga terakhir di daftar tersebut, di atas Brazil (2,2 juta ton Co2 per-kapita) dan India (2 juta ton Co2 per-kapita).
Adapun negara penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi secara berurutan adalah Kanada dengan total 18,7 juta ton Co2, Australia, 17 juta ton Co2, dan Arab Saudi, 16,5 juta ton Co2.
Namun demikian, data itu tidak menjadi alasan Indonesia enggan merancang proses pembangunan negara yang juga mengakomodir keberlangsungan lingkungan. Apalagi perubahan iklim telah menjadi tantangan yang nyata akan dihadapi dalam sepuluh tahun ke depan.
"Jadi dalam 10 tahun ke depan, masalahnya akan bergeser ke perubahan iklim. Dan ini dirasakan semua negara dan masyarakat. Indonesia tidak menjadi pengecualian. Suhu Indonesia meningkat setiap tahunnya," imbuhnya.
Oleh sebab itu ia menjelaskan pemerintah kini berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak planet. Sri Mulyani mengatakan berbagai kebijakan fiskal sudah diambil untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.
"Selama 25 tahun kita melakukan banyak reform. Untuk mendukung climate agenda, kita menggunakan di level pusat yakni kebijakan pemerintah pusat lewat pajak atau import duty dan instrumen yang lain untuk meningkatkan berbagai isu. Mulai dari electric vehicle industrialisasi, transformasi energi hijau, dan problem yang dihadapi sejumlah sektor seperti kehutanan, pertanian, dan waste management," bebernya.
(eds/eds)
