.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memberikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2024. Dia memberikan 5 pesan tegas soal penggunaan anggaran di tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden.
Pesan yang pertama Jokowi sampaikan adalah agar kementerian dan lembaga menggunakan anggaran yang diberikan secara disiplin, teliti, dan tepat sasaran.
Kedua, Jokowi meminta instansi pemerintah mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam menggunakan anggaran. Jangan sampai ada celah pelanggaran dalam penggunaan anggaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan buka celah sedikitpun untuk penyalahgunaan anggaran, berkaitan korupsi apalagi, tutup celah itu. Ekseskusi segera, sesegera mungkin," ujar Jokowi dalam pengarahan yang dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Hal ketiga yang diingatkan Jokowi adalah agar pelaksanaan anggaran dipercepat realisasinya. Jangan sampai sudah mau akhir tahun penyerapan masih rendah. Tahun ini saja, menurutnya anggaran pusat baru terserap 74%, sementara di daerah baru 60%.
"Ini bolak-balik saya sampaikan, Januari, segera dimulai anggaran itu realisasi, realisasikan secepat-cepatnya. Saya minta informasi ke Mendagri, realisasi sudah berapa saat ini? Baru 60% daerah, pusat juga 74%. Ini sudah tinggal 3 minggu," ungkap Jokowi.
"Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, belanja sesegera mungkin, awal tahun," tegasnya.
Pesan yang keempat Jokowi meminta kementerian dan lembaga menyiapkan antisipasi ketidakpastian melalui automatic adjusment.
"Penyesuaian harus lincah terhadap perubahan yang ada. Begitu ada perubahan segera lincah berubah karena ketidakpastian sekarang ini betul-betul intai kita setiap hari, setiap Minggu, setiap bulan," sebut Jokowi.
Terakhir, Jokowi mengingatkan anggaran pemerintah adalah uang rakyat. Maka dari itu penggunaannya harus memunculkan manfaat besar bagi masyarakat.
"Dan ingat, setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat, ini duitnya rakyat, harus fokus pada hasil. Orientasinya hasil, prosedur memang wajib, tapi orientasinya jangan prosedur, fokus ke hasil. Dan yang paling penting bermanfaat maksimal bagi rakyat," pungkas Jokowi.
(hal/rrd)
