Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sentilan keras soal pendanaan iklim untuk transisi energi yang diberikan negara maju ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dia menilai negara maju masih terlalu banyak memikirkan keuntungannya sendiri daripada keberlanjutan lingkungan.
Buktinya, pendanaan iklim dari negara maju yang ada sekarang kebanyakan masih mengadopsi cara lama, yaitu mengharapkan keuntungan balik modal dari pendanaan yang diberikan ke negara berkembang. Hal ini dinilainya hanya membebani negara berkembang untuk melakukan transisi energi.
"Pendanaan iklim yang tersedia saat ini sebagian besar mengadopsi pendekatan business as usual, pendanaan menuntut pengembalian modal seperti biasanya, yang dapat membebani negara berkembang," ungkap Luhut dalam diskusi JETP di sela agenda KTT World Climate Action COP28 di Dubai, dikutip dari keterangannya, Minggu (3/12/2023). Luhut hadir secara virtual dalam acara itu dengan memberikan paparan lewat pesan video.
Daripada mencari-cari keuntungan, Luhut menilai sebaiknya semua pihak menemukan cara yang lebih baik untuk memobilisasi berbagi teknologi dan modal untuk menangani perubahan iklim. Dengan begitu, negara-negara berkembang dapat terus tumbuh secara berkelanjutan juga.
"Sekali lagi saya hanya ingin menekankan bahwa menurut saya, kolaborasi antara negara berkembang dan negara maju sangat penting dalam program ini," tegas Luhut.
Indonesia sendiri sudah mendapatkan komitmen pendanaan dari program Just Energy Transition Partnership (JETP). Ini merupakan sebuah kemitraan transisi energi bersih senilai US$ 20 miliar yang melibatkan Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam International Partners Group (IPG).
IPG terdiri dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Kanada, Denmark, Uni Eropa, Jerman, Perancis, Norwegia, Italia, dan Inggris. Progres terkini, JETP baru saja meluncurkan Rencana dan Kebijakan Investasi Komprehensif (Comprehensive Investment and Policy Plan/CIPP) di Indonesia.
Dalam dokumen CIPP, program pendanaan JETP difokuskan untuk membangun perekonomian rendah karbon di Indonesia. CIPP akan dievaluasi berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar terkini dan prioritas kebijakan. Untuk versi 2023, CIPP JETP difokuskan bagi proyek-proyek efisiensi energi dan elektrifikasi alias sektor ketenagalistrikan.
(hal/rrd)