Menteri Keuangan RI (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara digital kepada kepala daerah dan kepala kementerian negara/lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11).
DIPA K/L dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri/pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan.
Sri Mulyani menuturkan proses penyusunan hingga penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan dapat dilaksanakan relatif lancar dan tepat waktu di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, terutama pihak legislatif.
"APBN disusun secara maksimal untuk memenuhi seluruh program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan," kata Sri Mulyani, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/12/2023).
Menurut Sri Mulyani, upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia.
Lebih jauh, Sri Mulyani menjelaskan Kemenkeu melakukan terobosan berupa digitalisasi dokumen penganggaran. Hal ini dipandang sebagai bentuk peningkatan efisiensi karena mendukung gerakan mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan kecepatan dalam proses administratif.
"Kami ingin melaporkan, penyerahan DIPA dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena untuk APBN 2024 ini dilakukan dengan proses digitalisasi, yang dimulai sejak penetapan anggaran sampai dengan proses penandatanganan DIPA, dilakukan dengan elektronik," ucap Sri Mulyani.
"Sebelumnya ada 12 tahap proses penetapan anggaran yang rumit, dan saat ini ada empat tahap dan semuanya menggunakan aplikasi SAKTI. Tanda tangan DIPA secara elektronik ini juga akan langsung tersertifikasi," sambungnya.
Dana APBN 2024 yang Akan Disalurkan Sebesar Rp 3.325,1 Triliun
Sri Mulyani juga menyampaikan, dana APBN 2024 yang akan disalurkan adalah sebesar Rp3.325,1 triliun. Dana tersebut ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus pemerintah.
APBN 2024 digunakan antara lain untuk menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, mendukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN), dan untuk memperkuat pertahanan negara.
"Belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja pemerintah juga untuk dukung pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada. Belanja pemerintah prioritas juga untuk perkuat ketahanan dan keamanan RI, terutama untuk guru dan nakes," kata Sri Mulyani.
"Juga untuk tingkatkan pelayanan publik di daerah, dukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, serta menangani kemiskinan ekstrim dan stunting," jelasnya.
Sri Mulyani juga memaparkan Indonesia saat ini telah berhasil keluar dari pandemi COVID-19. Indonesia kini dihadapkan dengan gejolak ekonomi global, mulai dari situasi geopolitik hingga inflasi. Akan tetapi, perekonomian Indonesia berhasil tumbuh 5 persen selama 8 kuartal.
Pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir 2023 tetap stabil, bahkan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan masih tumbuh di atas 5%. Sri Mulyani berharap, keseluruhan tahun 2023 ekonomi Indonesia tetap terjaga di atas 5%, yakni 5,04%. Untuk itu, paket yang disiapkan pemerintah antara lain PPN ditanggung pemerintah (DTP) hingga tambahan bansos beras dan BLT.
"Kita harap perekonomian kita tetap akan terjaga di 5,04%, karena kalau tidak, dengan kuartal III di 4,94% dan kuartal IV tidak diberikan dukungan, bisa saja pertumbuhan ekonomi turun ke 4,99% di 2023," papar Sri Mulyani.
Selain itu, Menkeu mengungkapkan defisit APBN 2024 ditetapkan sebesar 2,29% dari PDB atau Rp 522,8 triliun. Ia berkomitmen pembiayaan defisit APBN ini bisa terus dijaga di tengah kondisi dunia yang menghadapi higher for longer untuk suku bunga acuan di berbagai negara terhadap nilai tukar rupiah.
"Kami akan gunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan menjaga rasio utang pada tingkat aman," ungkapnya.
Simak Video "Video: Istana Buka Suara soal Anggaran Mobil Dinas Eselon I Nyaris Rp 1 M"
(prf/ega)