.webp)
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia butuh sekitar 600 ribu tenaga kerja per tahun untuk mengembangkan ekosistem digital. Menurutnya pemerintah sudah menggaet sejumlah raksasa teknologi dunia seperti Apple, Microsoft, hingga Amazon.
"Kedua, keterampilan untuk berkembang di sektor digital, kemarin bapak Presiden rapat khusus menanyakan berapa kebutuhan tenaga digital kita, yaitu sekitar untuk 15 tahun adalah 9 juta orang atau 600 ribu per tahun. Dan kita sudah bekerja dengan pra kerja digital talent dengan Apple, Microsoft, Amazon, jadi harus terus didorong," katanya dalam Peluncuran Buku Putih Strategi Ekonomi Nasional di The St Regis Jakarta, Rabu (6/12/2023).
Dengan populasi yang besar Indonesia berpeluang memaksimalkan potensi ekonomi digital. Apalagi Airlangga menyebut 40% transaksi ekonomi digital ASEAN berasal dari Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Indonesia terus berpeluang untuk memaksimalkan ekonomi digital terutama dengan populasi besar. Dengan angkatan kerja 70% pangsa pasar luas, 40% transaksi ekonomi ASEAN berasal dari Indonesia, dan adopsi teknologi yang tinggi. 78% populasi Indonesia terhubung dengan internet," bebernya.
Ia menambahkan adopsi digital yang masif berpotensi menciptakan lapangan kerja baru. Airlangga mengklaim tidak ada wilayah mana pun yang maju dalam pemikiran ekosistem digital kecuali ASEAN.
"Tidak ada belahan dunia mana pun yang sudah maju memikirkan ekosistem digital kecuali ASEAN. Ini kita mendapatkan apresiasi yang luar biasa karena Menkominfo-nya Pak Budi Arie, dan Menteri Perdagangannya Pak Zulhas," tambahnya.
Adapun Pengembangan ekonomi digital menjadi katalisator utama dalam mendorong kemajuan perekonomian nasional. Hal ini ditunjukkan melalui kontribusi terhadap PDB yang mencapai 7,6%-8,7% pada tahun 2022 lalu.
Sebagai salah satu langkah dalam menavigasi arah transformasi ekonomi digital, Pemerintah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030. Buku tersebut akan menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengembangan ekonomi digital serta menjadi rujukan dalam menentukan posisi Indonesia di dunia internasional.
"Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital yang adalah agenda transformasi digital nasional. Ini sejalan dengan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang didorong Indonesia untuk menjadi satu-satunya ekosistem perjanjian perdagangan dunia yang ada di sektor digital. Buku ini adalah quick wins dan dibagi 3 fase," ungkap Airlangga.
Pengembangan ekonomi digital hingga tahun 2045 disiapkan melalui 3 fase yakni Fase Prepare yang dimulai dengan perbaikan pondasi digital dasar guna memastikan masyarakat siap bertransformasi. Lalu Fase Transforms sebagai upaya percepatan transformasi guna menciptakan masyarakat dan bisnis yang cerdas, serta Fase Lead dengan mulai menetapkan standar dalam teknologi inovasi di masa mendatang.
(ily/hns)
