Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia minta agar tunjangan kinerja kementeriannya dinaikkan. Hal ini disampaikannya secara langsung di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023.
Bahlil menyuarakan apa yang disampaikan para bawahannya kepadanya. Mereka membandingkan dengan kementerian lain yang tukinnya tinggi, padahal Kementerian Investasi yang bertugas mendatangkan duit masih rendah.
"Mereka bilang, 'tapi kami punya kesejahteraan ini masih kurang pak', mereka punya tukin. Kalau menteri kan nggak perlu bayar tukin, tapi kalau mereka-mereka yang ada di depan saya ini. Katanya, 'kenapa kementerian lain yang tukang menerima pajak aja tukinnya tinggi, yang mendatangkan investasi kok nggak naik-naik'?," katanya, dalam sambutan, di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).
"Kata mereka, 'pak yang menerima pajak apanya yang mau dipetik? Kalau pohon dan buahnya nggak pernah dibawa masuk ke dalam negeri," sambungnya.
Bahlil mengatakan, tidak mudah untuk dapat merayu para investor-investor agar mau masuk dan menyalurkan dananya ke Indonesia. "Mereka juga bilang ke saya 'pak yang tukang petik kan nggak pernah tahu bagaimana susahnya merayu orang untuk masuk," ujarnya.
Namun pada akhirnya, yang memetik 'buah' tersebut justru memperoleh tukin yang lebih besar ketimbang yang membawa. "Kok yang bagian ngerayu dengan bagian metik, lebih besar yang memetik dibandingkan yang merayu ini?," imbuhnya.
Oleh karena itu, Bahlil meminta kebijaksanaan Jokowi untuk memperbolehkan permohonan kenaikan tukin untuk Kementerian Investasi. Ia juga menjamin, pihaknya tidak akan meninggalkan beban usai masa jabatannya selesai.
"Seperti yang bapak (Jokowi) ajarkan, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu memperjuangkan bawahannya," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Bahlil Lahadalia menagih tunjangan kinerja (tukin) ke Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas. Hal ini disampaikan Bahlil dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 di Jakarta.
Menurut Bahlil, tukin Kementerian Investasi/BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) belum naik. Padahal keduanya cukup berkontribusi dalam penerimaan pajak negara.
"Tapi Pak Menteri PAN-RB tukin DPMPTSP sama Kementerian Investasi belum naik-naik, tukinnya jangan dibuat lambat-lambat," ujarnya kepada Anas yang juga hadir dalam acara tersebut di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Menurut Bahlil, Kementerian Keuangan bisa mendapat pajak maksimal jika ada pengusaha yang datang. Sementara 79% total penerimaan pajak paling besar berasal dari pajak badan.
(shc/das)