Calon Presiden Ganjar Pranowo mengkritik sistem perpajakan Indonesia yang disebutnya rumit. Ganjar menyebut perpajakan harusnya menggunakan sistem digitalisasi.
Ia juga mengusulkan agar urusan pajak dan penerimaan bukan pajak diserahkan kepada lembaga yang berada di bawah jabatan presiden.
"Pajak ruwet. Coba dibikin pajak simple pasti orang akan mau. Apa, digitalisasi. Kedua, rasanya urusan penerimaan pajak dan bukan pajak tidak lagi diurus Dirjen, itu diurusi lembaga di bawah Presiden langsung," katanya dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Menara Bank Mega Jakarta Selatan, Senin (11/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar juga menyinggung untuk tidak 'berburu di kebun binatang' terkait urusan pajak. Dalam catatan detikcom, maksudnya, penarikan pajak jangan hanya kepada basis pajak yang sudah ada, namun harus lebih luas dari itu.
"Ada dua hal, pertama adalah jangan berburu pajak di kebun binatang. Nggak usah tepuk tangan nggak dapat sepeda. Jangan berburu di kebun binatang dan jangan mancing ke kolam. Ekstensifikasi, kalau ada yang pernah kerja di pajak atau berhubungan orang pajak, mari kita catat," bebernya.
Ia mengaku pernah berteriak keras soal tax amnesty yang diberikan pemerintah ke pengusaha. Selain itu Ganjar juga menyoroti kecemasan pengusaha soal pajak.
"Saya pernah teriak keras saat tax amnesty diberikan, dan setelah itu mau pemilihan presiden ada orang pakai kaos ketuk-ketuk rumah nagih pajak, ini menimbulkan kecemasan," sebutnya.
"Saya tanya ke teman-teman pengusaha, ketakutannya apa. Ketakutan saya ya disembelih. Kami (pengusaha) menjadi objek dan ditembaki berkali-kali," tambahnya.
Adapun untuk optimalisasi pajak, kata Ganjar bisa menelusuri NPWP masyarakat. "Maka bicara optimalisasi, berapa yang punya NPWP. NPWP dulu aja deh, berapa yang bayar dan isi SPT," pungkasnya.
(ily/das)