Tim sukses tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjelaskan langkah mereka untuk mencari pendanaan guna mewujudkan janji kampanye. Bagaimana caranya?
Anggota Dewan Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengakui pihaknya membutuhkan dana ratusan triliun untuk mewujudkan berbagai janji seperti program makan siang gratis serta swasembada energi dan pangan. Oleh sebab itu, ia menjelaskan pihaknya sedang menyisir berbagai sumber penerimaan.
"Kita sedang menyisir berbagai sumber penerimaan. Bukan hanya Rp 1.000 triliun lebih untuk ekonomi hijau, minimal Rp 400 triliun untuk makan siang gratis, lalu kita juga ada beberapa ratus triliun untuk target kita swasembada energi dan swasembada pangan. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar," kata Drajad dalam agenda Nasib Transisi Ekonomi Hijau di Tahun Politik yang terlaksana di William's Restaurant, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/12/2023).
Drajad menuturkan, ada sejumlah sumber pendanaan yang berpotensi digunakan untuk mendanai berbagai program yang dijanjikan Prabowo-Gibran.
Satu contohnya, adalah revisi salah satu pasal di dalam sebuah regulasi. Jika direvisi, ia mengatakan peraturan itu bisa menghasilkan anggaran lebih untuk kas negara.
"Kalau kita ubah pasal itu, Rp 104 triliun bisa kita rilis dari situ. (Tapi pasalnya) Belum bisa saya share, karena siapa tahu itu nanti disampaikan Mas Gibran waktu debat," katanya.
Contoh kedua, Drajad mengatakan ada sejumlah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap alias inkracht tapi dananya belum masuk menjadi kas negara.
Ia mengungkap dana yang bisa diungkap dari kasus itu bisa berjumlah puluhan triliun. Namun lagi-lagi Drajad tidak merinci kasus dan lembaga yang dimaksud.
"Itu cukup banyak (jumlahnya), sudah inkracht (tapi) dana belum masuk. Waktu saya bertugas di saya lembaga itu jumlahnya Rp 90 triliun lebih. Sekarang saya belum tahu mungkin jumlahnya bertambah. Itu bisa kita gali," bebernya.
Upaya lainnya yang bisa dilakukan, ucap Drajad, adalah merombak sistem perpajakan eksisting serta melakukan digitalisasi di sektor ekstraktif. Tapi ia tidak merinci jumlah potensi pendapatan negara dengan hal itu.
"Kita perlu berbagai perombakan di rezim perpajakan. Rinciannya belum saatnya saya sampaikan tapi di rezim PPn kita perlu beberapa hal perlu banyak kita rombak. Lalu digitalisasi di berbagai sektor ekstraktif itu jadi prioritas kami," imbuhnya.
Drajad kemudian menjabarkan dengan berbagai strategi dan kajian yang sudah dilakukan TPN, ia optimis anggaran negara bakal cukup untuk mendanai berbagai program yang dijanjikan Prabowo-Gibran.
"Masih ada beberapa lagi sumber-sumber penerimaan, target saya kita bisa minimal identifikasi jumlah yang cukup untuk kemudian (bila) Prabowo-Gibran diberi mandat rakyat, diberi amanat nasional (terpilih jadi Presiden-Wakil Presiden), nanti tahun 2025 kita sudah siap dengan budgeting-nya," ujar dia.
Cara Timses Ganjar-Mahfud dan AMIN
Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Cak Imin, Irvan Pulungan, kemudian mengatakan bahwa pihaknya pun akan menggunakan APBN, APBD, instrumen fiskal, serta instrumen non-fiskal lainnya untuk mewujudkan janji kampanye.
Khusus pendanaan program ekonomi hijau, ia menjelaskan bahwa pihaknya mendorong penggunaan sumber pendanaan baru seperti enviromental payment services atau jasa pembayaran lingkungan hidup dan blended finance.
"Kita perlu mendorong enviromental payment services. Itu belum banyak mencoba mekanisme-mekanismenya. Terus poluter based principle kebijakan masih abu-abu buat dilakukan, itu bisa didorong sebagai bagian proses menemukan sumber penamaan baru. Lalu ada (langkah) non-kovensional seperti policy briefnya teman-teman CELIOS dan Greenpeace yaitu blended finance belum didiskusikan," ungkapnya.
Sementara Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Agus Hermanto, menjelaskan bahwa perihal pendanaan sebenarnya juga sudah dibahas secara rinci oleh timnya. Namun, ia mengatakan rincian mengenai hal tersebut sangat banyak dan akan menghabiskan waktu jika dibahas.
"Untuk pendanaan karena kita program usulan-usulan pendanaan secara detail ada, tapi rasanya kalau dibicarakan di sini bahas pendanaan saja waktu kita habis," pungkasnya.
Simak Video 'Bawaslu Telah Tangani 70 Dugaan Pelanggaran Selama Masa Kampanye':
(das/das)