Pengetatan aturan rokok dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan dampak yang besar pada perekonomian. Berdasarkan hitungan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), pengetatan aturan itu bisa menggerus pertumbuhan ekonomi sebesar 0,53%.
Peneliti Center of Industry, Trade and Investment Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pihaknya telah membuat simulasi berdasarkan hasil wawancara pelaku industri. Pada skenario pertama, yakni ketika jumlah produk dalam kemasan diterapkan, maka secara agregat membuat penurunan produksi pada hasil tembakau sebesar 20%.
Penurunan produksi ini memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,40%.
"Di situ terlihat skenario 1 di diagramnya akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi sebesar minus 0,40%. Artinya kalau ekonomi kita tumbuh 5% gara-gara ada kebijakan nomor 1 nggak jadi 5%, jadi hanya 4,6%," katanya dalam diskusi publik Hitung Mundur Matinya Industri Pertembakauan Indonesia, di Hotel Manhattan Jakarta, Rabu (20/12/2023).
Pada skenario 2 yakni ketika aturan pemajangan produk diterapkan, maka akan berdampak pada penurunan omzet atau pemasukan di sektor ritel. Dari hitungannya, maka akan ada penurunan permintaan jasa ritel sebesar 5%.
"Kekurangan income di sektor perdagangan ritel atau eceran kami asumsikan sebesar 5%, yang terjadi pertumbuhan ekonomi tergerus 0,1%," katanya.
Skenario 3 yakni ketika pembatasan iklan tembakau diterapkan maka akan berdampak pada penurunan jasa periklanan sebesar 5%. Secara ekonomi, akan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,03%.
Dia mengatakan, jika ketiga skenario itu berlaku, maka berdampak pada pertumbuhan ekonomi minus 0,53%.
"Kalau ketiganya diterapkan dampaknya lebih besar sampai 0,53%," katanya.
Simak juga Video: Targetkan 7% Pertumbuhan Ekonomi, Ini 3 Jurus Ganjar Gaet Investor Asing
(acd/rrd)