Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengkritik belanja alat perang yang banyak sampai rela harus berutang. Padahal kondisi negara tidak sedang berperang.
"Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," kata Cak Imin dalam acara Nitip Gus bersama kelompok petani di Kabupaten Bandung, Rabu (3/1/2024).
Cak Imin bercerita pernah mendatangi salah satu pameran alat perang di benua Eropa. Dia mengatakan alat perang yang ditampilkan itu dihancurkan lalu diganti menjadi alat pertanian.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, pesan dari pameran itu terkait penolakan dunia terhadap perang. Dia menekankan kebutuhan akan pangan rakyat lebih utama ketimbang belanja untuk beli alat perang.
"Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa, di Eropa itu ada pameran, pamerannya itu menarik, pameran alat perang, diganti, dihancurin, jadi alat pertanian. Artinya apa, kita tolak perang yang penting rakyat makan, kira-kira begitu," ucapnya.
Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, belanja modal Kementerian Pertahanan sepanjang 2023 mencapai Rp 70,9 triliun. Jumlah itu naik 36% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp 52,1 triliun.
"Paling banyak belanja modalnya Kementerian PUPR itu naik cukup tajam dari Rp 77,6 triliun ke Rp 103,6 triliun, naiknya 33,5% sendiri. Kedua yang tinggi Kementerian Pertahanan untuk belanja modal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Belanja kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu digunakan untuk modernisasi alutsista dan nonalutsista, sarana prasarana pertahanan, alat apung, dan kapal perang. Lalu untuk kapal angkatan laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal, hingga kapal selam.
"Itu semua terealisasi di belanja Kementerian Pertahanan yang tahun ini mencapai Rp 70,9 triliun belanja modalnya," kata Sri Mulyani.
Pemerintah Tambah Utang untuk Belanja Alutsista
Sri Mulyani pernah memaparkan untuk tahun 2020-2024, alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista disepakati US$ 20,75 miliar atau sekitar Rp 319,55 triliun (kurs Rp 15.400). Alokasi tersebut akan ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar atau sekitar Rp 385 triliun.
"Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri, untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak presiden US$ 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25 miliar," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Sementara itu, untuk jangka waktu panjang ke 2034, rencana dan strategi alutsista termasuk alokasi pinjaman luar negerinya masih tetap di angka US$ 55 miliar.
Sri Mulyani mengatakan alokasi itu naik untuk merespons kebutuhan kondisi alutsista di tengah gonjang-ganjing geopolitik dunia.
"Kebutuhannya memang disampaikan Kemenhan untuk menanggapi kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," ujar Sri Mulyani.
(aid/rrd)