Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas tentang penyiapan Portal Nasional.
Portal Nasional merupakan suatu wadah digital yang akan mengintegrasikan seluruh pelayanan publik lewat satu pintu. Dalam pertemuan itu, Anas dan Sri Mulyani berfokus pada pembahasan digital payment yang akan memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak melalui platform pembayaran digital di portal itu.
"Bisa langsung bayar (pajak), termasuk pembayaran bansos (bantuan sosial), subsidi bantuan-bantuan, subsidi pupuk, dan lain-lain, otomatis nanti terintegrasi secara digital," kata Anas, ditemui di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, ditulis Kamis (4/1/2024).
Lewat Portal Nasional ini, nantinya masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform dan terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital.
Oleh karena itu, menurut Anas portal ini akan mengorkestrasi seluruh kementerian. Anas mengatakan, portal ini akan mengintegrasikan tiga layanan, antara lain identitas digital, data exchange, serta digital payment.
Dalam pengembangan Portal Nasional ini, Kemenkeu turut serta dalam mendukung pematangan digital payment. Anas menjelaskan, Digital Payment menjadi bagian dari Digital Public Infrastructure, yang menjadi fokus dalam digitalisasi pemerintah.
Kementerian Keuangan akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan baik nasional dan internasional.
Secara keseluruhan, pemerintah telah menyiapkan langkah percepatan transformasi digital. Pertama adalah satukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur. Kedua, adalah percepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas. Langkah ketiga adalah bangun dan perkuat government technology (GovTech) Indonesia. Serta, fokus kepada kemudahan layanan.
"(Govtech) Minggu depan akan dibahas di Rapat Paripurna kabinet. Dan hari ini kami diminta oleh Pak Presiden melakukan koordinasi dan salah satunya dengan Kominfo sebagai sesama pembina tim koordinasi pemerintah berbasis elektronik. Kita sudah bagi habis, bagaimana Perpres 82 tentang Govtech dan Indonesia memasuki babak baru karena kita punya Govtech yang akan dioperasionalkan dalam waktu dekat," ujar Anas.
Dari sisi interopabilitas data akan menjadi tanggung jawab dari Menkominfo. Sedangkan KemenPAN-RB sendiri salah satu yang didorong ialah percepatan portal administrasi pemerintahan antara lain BKN dan LAN. Anas berharap, minggu ini rencana-rencana kerja dasar bisa dirampungkan.
"Mendagri sudah sepakat dalam waktu dekat akan ada SE dimana di setiap Kabupaten/Kota akan membuat portal layanan umum masing-masing, begitu juga dengan kementerian lembaga tadinya ada ratusan aplikasi dijadikan satu aplikasi layanan. Jadi ini bergerak bersama-sama secara paralel sambil portal nasional nanti disiapkan oleh tim SPBE," katanya.
Anas mengatakan, ditargetkan mulai Januari s.d Febuari persoalan terkait SPBE dan Govtech akan rampung. Hal ini akan paralel dengan kementerian/lembaga (K/L) yang targetkan dalam tiga bulan ini menyatukan berbagai aplikasi yang ada di internal di kementerian masing-masing.
(shc/ara)