.webp)
Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada November 2023 lalu. Ia memaparkan, awalnya alokasi ULN 2020-2024 untuk alutsista telah disepakati US$ 20,75 miliar atau Rp 321,62 triliun.
Namun rencananya, pada tahun ini besaran alokasi untuk kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto tersebut akan ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar atau sekitar Rp 387,5 triliun. Dengan kata lain, anggarannya naik sekitar US$ 4,25 miliar atau setara Rp 65,87 triliun.
"Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan dari pinjaman luar negeri, untuk tahun 2020-2024 waktu itu sudah disetujui bapak presiden US$ 20,75 miliar untuk periode 2020-2024. Nah kemarin karena ada perubahan maka alokasi untuk 2024 menjadi US$ 25 miliar," sebut Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).
Meski demikian, dalam rencana besarnya sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pertahanan, untuk jangka waktu panjang ke 2034 belanja alutsista termasuk alokasi pinjaman luar negerinya masih tetap di angka US$ 55 miliar.
"Kebutuhannya memang disampaikan Kemenhan untuk menanggapi kebutuhan sesuai kondisi alutsista dan kemudian ancaman serta peningkatan dinamika geopolitik dan geosecurity," ujar Sri Mulyani.
Anggaran Alutsista Disentil Cak Imin
Besaran anggaran belanja Alutsista baru-baru ini mendapat sorotan dari Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ia mengkritik belanja alat perang yang banyak sampai rela harus berutang. Padahal kondisi negara tidak sedang berperang.
"Kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," kata Cak Imin dalam acara Nitip Gus bersama kelompok petani di Kabupaten Bandung, Rabu (3/1/2024).
Cak Imin bercerita pernah mendatangi salah satu pameran alat perang di benua Eropa. Dia mengatakan alat perang yang ditampilkan itu dihancurkan lalu diganti menjadi alat pertanian. Menurutnya, pesan dari pameran itu terkait penolakan dunia terhadap perang. Dia menekankan kebutuhan akan pangan rakyat lebih utama ketimbang belanja untuk beli alat perang.
"Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa, di Eropa itu ada pameran, pamerannya itu menarik, pameran alat perang, diganti, dihancurin, jadi alat pertanian. Artinya apa, kita tolak perang yang penting rakyat makan, kira-kira begitu," ucapnya.
Dimintai tanggapan terkait sentilan Cak Imin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, rencana tambahan ULN untuk alutsista masih dalam penyusunan Bappenas (blue book). Setelah disetujui, baru masuk ranah Kemenkeu untuk disusun dari mana asal pinjaman dan tenornya (green book).
"Jadi memang ini domainnya Kementerian Pertahanan dan Bappenas untuk menjelaskan karena ada di sana. Nanti Kemenkeu yang semacam menjembatani, memfasilitasi untuk mendapatkan kredit dengan pihak luar, tetapi ini belum sampai ke sana," kata Prastowo di sela Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) ke-12 di Grand Hyatt Bali, Kamis (7/12/2023).
Kemenkeu memastikan semua tata kelola utang sama dan tercatat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Adapun untuk utang pemerintah Indonesia secara keseluruhan, Prastowo memastikan pengelolaannya masih aman. Diketahui hingga akhir Oktober 2023 jumlahnya tembus Rp 7.950,52 triliun atau 37,68% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Kami rasa tidak perlu dikhawatirkan, kita hati-hati dalam mengelola dan yang jelas manfaatnya. Sekarang itu kalau kita tunjuk aja makin mudah mana yang dibiayai dari utang. Jembatan, pelabuhan, jembatan itu sekarang sudah digunakan artinya manfaatnya dirasakan langsung masyarakat," ucapnya. (shc/ara)
