Prabowo Sebut Anggaran Kemenhan Banyak Ditolak Sri Mulyani saat Pandemi

Debat Pilpres 2024

Prabowo Sebut Anggaran Kemenhan Banyak Ditolak Sri Mulyani saat Pandemi

Retno Ayuningrum - detikFinance
Minggu, 07 Jan 2024 22:12 WIB
Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengatakan Indonesia dipandang negara di kawasan selatan karena pertumbuhan ekonomi yang baik dan stabilitas negara yang terjaga (YouTube KPU)
Foto: Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, (YouTube KPU)
Jakarta -

Calon presiden (Capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto bicara soal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang banyak kena refocusing pada masa pandemi COVID-19. Hal ini disampaikannya saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo soal target EMF yang tidak tercapai.

Menurutnya, Kemenhan telah membuat rencana, namun karena adanya pandemi COVID-19 rencana itu sulit terwujud. Hal itu dikarenakan adanya refocusing anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan. Alhasil, rencana-rencananya itu tidak disetujui oleh Menteri Keuangan.

"Saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan, dan masalahnya kita hadapi tolong saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun tetapi kita diganggu oleh covid-19 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Banyak yang kita ajukan tidak disetujui oleh Menteri Keuangan," kata Prabowo dalam Debat Ketiga Capres dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Prabowo menekan soal alutsista bekas yang dibelinya. Dia mengatakan pada era Soekarno dulu juga menggunakan alutsista bekas, mulai dari pesawat, kapal selam, hingga destroyer. Dia menilai dalam alat perang bukan dinilai dari baru atau bekasnya, melainkan dari segi usia.

Dia juga ingin memberikan yang terbaik untuk para prajurit dalam negeri. Namun, karena pada tahun tersebut banyak krisis yang terjadi, seperti pandemi, harga pangan hingga BBM naik, terjadi refocusing anggaran.

ADVERTISEMENT

"Bung Karno seluruh pesawat terbang kapal selam destroyer semuanya bekas. Jadi, kita juga masih banyak sampai sekarang pesawat bekas. Kalau pesawat flying hours, tentunya kita pasti mau yang terbaik buat prajurit kita, tapi kita harus loyal kepada yg lebih besar. Ada covid, ada krisis ukraine, pangan naik, bbm naik," jelasnya.

Sebelumnya, Capres nomor urut 1, Anies Baswedan membandingkan kenaikan gaji TNI hingga Polri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kesejahteraan abdi negara di era saat ini tidak dipikirkan dengan serius.

Anies mengatakan kenaikan gaji TNI hingga Polri di era SBY terjadi sebanyak sembilan kali. Sementara di era Jokowi hanya tiga kali yakni pada 2015 sebesar 5%, 2019 sebesar 5%, dan 2024 sebesar 8%.

"Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya naik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan (2024) karena menjelang Pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius," kata Anies dalam Debat Ketiga Capres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024).

Berbeda dengan pemerintahan SBY yang selalu menaikkan gaji PNS hampir setiap tahunnya. Kenaikan terjadi pada 2004 sebesar 15%, 2007 dan 2008 20%, 2009 naik 15%, 2010 naik 5%, 2011 naik 10%, 2012 naik 10%, 2013 naik 7%, dan 2014 naik 6%.

Padahal menurut Anies, TNI hingga kepolisian telah bekerja luar biasa di lapangan dan harus diberikan rasa hormat dengan kenaikan gaji yang mumpuni. Ia pun menjanjikan adanya kenaikan gaji setiap tahun jika terpilih jadi presiden nanti.

"Bila saya ditugasi maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu sewa dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal tetapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas, itu tidak benar, itu harus dikoreksi," tegas Anies.

(das/das)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads