Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengeluarkan pernyataan menohok terkait penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menilai, pemberian bansos secara terus-menerus secara tidak langsung sama seperti melestarikan kemiskinan.
Menurut Ma'ruf Amin, pemberian bantuan dan perlindungan sosial juga harus seiring dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini supaya dapat menghilangkan kemiskinan.
"Kalau bansos terus namanya melestarikan kemiskinan. Jadi bagaimana supaya lama-lama ini bansos ini semakin sedikit, makin sedikit," katanya dikutip dari YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, ditulis Senin (8/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ma'ruf Amin mengatakan, anggaran pemerintah besarannya terbatas dan sudah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk masalah-masalah sosial seperti stunting hingga kemiskinan. Namun menurutnya, untuk anggaran sosial sendiri besarannya masih terbatas.
Oleh karena itu, ia berharap agar ke depan anggaran pemerintah 2024 alokasinya akan bertambah, bukan hanya untuk bansos tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat seperti UMKM. Menurutnya, hal ini berbanding lurus dalam menghilangkan kemiskinan.
"Kita harap 2024 tambah lagi anggarannya, untuk sosial juga. Tidak hanya anggaran bantuan sosial, perlindungan sosial, tapi pemberdayaannya itu supaya menghilangkan kemiskinan," ujar Ma'ruf Amin.
"Itu berbanding lurus dengan peningkatan pengusaha kecil di UMKM. Jangan itu, jangan stunting terus jadi kena stunting terus kan. Jadi supaya tidak stunting, dinaikkan UMKM itu," sambungnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran Rp 443,4 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos) sepanjang 2023. Hal ini dalam rangka untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah harga pangan yang tinggi.
"Karena masyarakat rentan kita belum benar-benar pulih atau bahkan menerima tekanan baru seperti harga beras yang naik. Makanya kami beri penebalan bantuan sosial," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Lebih rinci dijelaskan besaran bansos senilai Rp 443,4 triliun itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 9,9 juta keluarga sebanyak Rp 44,5 triliun. Kemudian penyaluran kartu sembako untuk 18,7 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 44,5 triliun dan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino untuk 18,6 juta keluarga sebesar Rp 7,5 triliun.
Lebih lanjut, dana perlinsos itu juga mencakup penyaluran subsidi BBM sebanyak 16,5 juta kiloliter sebesar Rp 21,3 triliun. Lalu subsidi listrik untuk 64,5 terawatt hour sebesar Rp 68,7 triliun.
Kemudian untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) 4,6 juta debitur sebesar Rp 40,9 triliun, bantuan pangan 21,3 juta keluarga sebesar Rp 7,8 triliun, serta BLT desa Rp 10,4 triliun untuk 2,9 juta keluarga.
(shc/ara)