110,4 Juta Bidang Tanah di RI Terdaftar hingga Akhir 2023

110,4 Juta Bidang Tanah di RI Terdaftar hingga Akhir 2023

Shafira Cendra Arini - detikFinance
Selasa, 09 Jan 2024 15:55 WIB
Presiden Jokowi menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk warga Cilacap dan Banyumas di GOR Premium Pertamina, Cilacap, Selasa (2/1/2024).
Presiden Jokowi menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk warga Cilacap dan Banyumas di GOR Premium Pertamina, Cilacap, Selasa (2/1/2024)./Foto: Anang Firmansyah/detikJateng
Jakarta -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan 110,4 juta bidang tanah sudah terdaftar hingga akhir 2023. Selain itu, 90,5 juta bidang di antaranya kini sudah bersertifikat.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri ATR/BPN, Raja Juli Antoni dalam momentum pembagian 500 sertifikat kepada masyarakat Kabupaten Siak, Riau. Ia mengatakan, angka tersebut terbilang luar biasa kalau dibandingkan dengan awal masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2016, di mana pada kala itu baru ada 40 juta bidang tanah yang tersertifikasi.

Namun berkat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), berhasil ditingkatkan progres pendaftaran tanah yang semula 500.000 bidang per tahun menjadi 7 juta bidang pada tahun 2017, saat PTSL mulai diluncurkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan 7 juta layanan itu yang awalnya baru tersertifikasi sekitar 40 juta bidang, akhir tahun 2023 lalu sebanyak 110,4 juta bidang tanah sudah terdaftar dan 90,5 juta bidang di antaranya sudah bersertifikat," kata Raja Juli, dalam keterangan tertulis, Selasa (9/1/2024).

"Ini luar biasa, 9 tahun kepemimpinan Pak Jokowi sudah melakukan sertifikasi tanah dengan cepat yang hasilnya sekarang sudah di tangan Bapak/Ibu," sambungnya.

ADVERTISEMENT

Lebih lanjut, Raja Juli kembali mengingatkan masyarakat menyangkut kegunaan dari sertifikat tanah tersebut, yakni sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan menjadi akses ekonomi bagi masyarakat.

"Insyaallah yang disebut mafia tanah yang akan mengganggu hak Bapak Ibu tidak ada lagi kalau sudah ada sertifikat," tegasnya.

Kini, tanah-tanah yang telah tersertifikasi tersebut telah menjadi aset yang bersifat produktif. Ia mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkannya dengan baik. termasuk dengan 'menyekolahkan' alias menggadaikan sertifikat tanah tersebut.

"Tapi yang perlu diingat, hati-hati, kalau mau disekolahkan. Dihitung secara baik, berapa angsurannya, jangan sampai disekolahkan hanya berapa bulan tidak mampu bayar nanti sertifikat diambil pihak bank. Oleh karena itu, pergunakan untuk sesuatu yang bersifat produktif jangan konsumtif," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Riau, Asnawati melaporkan capaian pendaftaran tanah di Kabupaten Siak. Ia menuturkan, target pendaftaran tanahnya sendiri mencapai 5.450 bidang dengan target sertifikasi 3.160 bidang.

"Di Kabupaten Siak ini Alhamdulillah tercapai 100%, dan hari ini diserahkan 500 sertifikat yang masing-masing berasal dari Desa Kandis Kota, Desa Simpang Belutu, Desa Kandis, dan Desa Jambai Makmur," kata Asnawati.

Target sertifikasi tanah di halaman berikutnya.

Sebagai tambahan informasi, pemerintah menargetkan 126 juta bidang tanah RI bersertifikat. Dari jumlah tersebut, saat ini tanah yang telah terdaftar mencapai 110 juta bidang tanah. Dengan demikian, masih ada sekitar 16 juta bidang tanah lagi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggenjot program sertifikasi tanah di Indonesia. Ia berharap, tahun depan seluruh bidang tanah telah bersertifikat.

"Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia ada 6 jutaan (yang belum tersertifikat). Tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini mau kita mati-matian untuk tahun depan bisa diselesaikan," kata Jokowi, dalam momentum penyerahan sertifikat tanah di Jawa Timur, dikutip dari Youtube Kementerian ATR/BPN, Rabu (27/12/2023).

"Tapi kalau kepeleset, mungkin masih 6 juta (sisanya di 2024). Artinya tahun depannya lagi (2025) sudah semua lahan tanah di Indonesia, di negara kita pegang sertifikat semua. Ini kerja keras mati-matian dari Kantor BPN di kabupaten, di provinsi, juga di pusat," sambungnya.

Jokowi pun bercerita tentang kondisi di tahun 2015-2016, saat awal-awal masa jabatannya. Pada kala itu, baru 46 juta dari 126 juta tanah yang telah bersertifikat sehingga masih ada gap 80 juta sertifikat lagi. Sementara, rata-rata tahunannya BPN hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun.

"Artinya apa? Bapak/ibu harus menunggu 160 tahun untuk bisa dapat ini. Kalau setahun harus 500 ribu, padahal ada 80 juta yang harus dibuatkan, artinya bapak/ibu harus nunggu 160 tahun. Ada yang mau nunggu 160 tahun buat dapat sertifikat?," tanya Jokowi, kepada para hadirin.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah mendorong proses sertifikasi tanah hingga akhirnya kini bisa tembus hingga 110 juta tanah tersertifikat. Dengan demikian, sisanya tinggal sekitar 16 juta tanah yang perlu disertifikatkan.


Hide Ads