.webp)
Sebagai tambahan informasi, pemerintah menargetkan 126 juta bidang tanah RI bersertifikat. Dari jumlah tersebut, saat ini tanah yang telah terdaftar mencapai 110 juta bidang tanah. Dengan demikian, masih ada sekitar 16 juta bidang tanah lagi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggenjot program sertifikasi tanah di Indonesia. Ia berharap, tahun depan seluruh bidang tanah telah bersertifikat.
"Tahun depan kira-kira mungkin di seluruh Indonesia ada 6 jutaan (yang belum tersertifikat). Tapi moga-moga juga bisa diselesaikan. Ini mau kita mati-matian untuk tahun depan bisa diselesaikan," kata Jokowi, dalam momentum penyerahan sertifikat tanah di Jawa Timur, dikutip dari Youtube Kementerian ATR/BPN, Rabu (27/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tapi kalau kepeleset, mungkin masih 6 juta (sisanya di 2024). Artinya tahun depannya lagi (2025) sudah semua lahan tanah di Indonesia, di negara kita pegang sertifikat semua. Ini kerja keras mati-matian dari Kantor BPN di kabupaten, di provinsi, juga di pusat," sambungnya.
Jokowi pun bercerita tentang kondisi di tahun 2015-2016, saat awal-awal masa jabatannya. Pada kala itu, baru 46 juta dari 126 juta tanah yang telah bersertifikat sehingga masih ada gap 80 juta sertifikat lagi. Sementara, rata-rata tahunannya BPN hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun.
"Artinya apa? Bapak/ibu harus menunggu 160 tahun untuk bisa dapat ini. Kalau setahun harus 500 ribu, padahal ada 80 juta yang harus dibuatkan, artinya bapak/ibu harus nunggu 160 tahun. Ada yang mau nunggu 160 tahun buat dapat sertifikat?," tanya Jokowi, kepada para hadirin.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi pihak-pihak terkait yang telah mendorong proses sertifikasi tanah hingga akhirnya kini bisa tembus hingga 110 juta tanah tersertifikat. Dengan demikian, sisanya tinggal sekitar 16 juta tanah yang perlu disertifikatkan.
(shc/ara)
