Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyatakan akan membenahi sistem penerimaan pajak di Indonesia. Untuk mewujudkannya, ia mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang akan terpisah dari Kementerian Keuangan.
Prabowo mengatakan, penerimaan pajak perlu diperluas. Jangan sampai, hanya orang-orang yang sudah taat membayar terus digencarkan untuk membayar pajak.
"Jangan yang sudah baik, sudah taat, diperas terus. Itu namanya adalah yang sering disebut 'berburu di kebun binatang'. Kita tidak ada tantangan," kata Prabowo dalam Dialog Capres 02 Prabowo Subianto bersama Kadin, di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2024).
Menurutnya, berdasarkan pengalaman banyak negara, pada akhirnya kondisi ini akan menimbulkan penggelapan pajak. Oleh sebab itu, perlu dikeluarkan suatu kebijakan untuk mengantisipasinya.
"Jangan-jangan kalau kita memberi kemudahan pada pengusaha-pengusaha yang benar ini akan memacu pertumbuhan ekonomi memacu investasi memacu kegiatan perdagangan," ujarnya.
Dengan demikian, Prabowo menilai, sangat penting untuk mendorong efisiensi dan transparansi demi menutup lubang-lubang kebocoran dan memudahkan dunia usaha. Kondisi ini diharapkan juga dapat mendorong perbaikan iklim usaha.
"Kita harus memudahkan perizinan. Jangan orang mau dagang itu dipersulit, sekian puluh izin, tapi mudah-mudahan dengan digitalisasi ini akan mempercepat tujuan kita," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya istilah 'berburu di kebun binatang' pernah dilontarkan oleh Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka dalam debat pada Jumat (22/12/2023). Pada kala itu, ia menjawab pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud Md, tentang rasio pajak.
"Pak, saya klarifikasi tax ratio dan menaikkan pajak itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di kebun binatang, kita ingin memperluas kebun binatangnya, kita tanami, binatang kita gemukkan, membuka dunia usaha baru, akses NPWP baru 30%, artinya kita harus intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu negative thinking, kita tidak akan memberatkan UMKM, di bawah Rp 500 juta pajaknya nol, pengin modal Rp 200 juta KUR, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan," katanya, dalam Debat Kedua Cawapres Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
(shc/ara)