.webp)
Menjelang kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024, pasangan calon presiden dan wakil presiden saling menonjolkan program masing-masing di hadapan rakyat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Misalnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menjadikan program pengembangan UMKM sebagai salah satu program nasional. Anies menilai selain pendanaan dan pemasaran, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah perizinan.
Sementara itu, program pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran berjanji memberikan insentif pajak bagi pelaku UMKM yang baru memulai usahanya, jika terpilih nanti. Adapun program pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md akan menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) jika menang dalam kontestasi Pilpres 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melihat program ketiga paslon tersebut, Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero mengatakan sebenarnya program tersebut sudah berlaku untuk pelaku UMKM, seperti insentif pajak. Saat ini pajak penghasilan yang berlaku untuk UMKM di bawah Rp 500 juta sudah tidak dikenakan pajak.
"Nah sekarang sampai sekarang peraturan tentang perpajakan PPh (Pajak Penghasilan) final-nya untuk UMKM di bawah Rp 500 juta sampai dengan Rp 500 juta kan tidak dikenakan pajak PPh finalnya barulah sesudah di atas 500 baru dikenakan," kata Edy kepada detikcom, Jumat (12/1/2024).
Sementara itu, untuk suku bunga yang rendah juga sudah ditawarkan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana tiap bulan suku bunganya hanya 0,5%. Hal ini berarti dalam setahun suku bunganya dikenakan sebesar 6%.
Dia menjelaskan UMKM juga sudah menjadi program nasional. Menurut Edy, program nasional untuk UMKM di antaranya, rendahnya suku bunga, pajak yang tidak dibebankan, hingga kemudahan pemasaran melalui e-commerce. Adapun ketentuan belanja negara haruslah produk lokal melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
"Saat ini UMKM diberi kemudahan, tapi inti masalahnya kan bukan ini. bagaimana modal usaha, KUR bisa cair, bagaimana pemerintah mendorong pelaku UMKM untuk mendapatkan modal kerja. Jangan cuman aturannya yang ada, tapi realisasi pelaksanaannya tersendat-sendat," jelasnya.
Edy menilai permasalahan UMKM bukan soal suku bunga, tapi sulitnya pencairan dana yang sulit. Bahkan UMKM juga berani saja meminjam di pinjaman online (pinjol) agar dananya cepat cair.
"Tiga-tiganya sudah jalan. Terus insentif pajak peraturan sekarang yang berlaku PPh final sampai dengan Rp 500 juta bagi pelaku UMKM nol. Kan itu udah insentif yang luar biasa. UMKM juga sudah menjadi program nasional. Kemudahan bantuan permodalan, suku bunganya nggak papa kalau dinaikin dikit, tapi bisa cairan nggak," imbuhnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny. Menurutnya, program yang paling penting bagi UMKM adalah kemudahan dalam pendanaan dan tidak ada kebijakan yang tumpang tindih.
Untuk insentif pajak, Hermawati menilai belum terlalu dibutuhkan bagi pelaku UMKM. Sebab, pelaku usaha mikro belum dikenakan wajib pajak.
"Melihat sebenarnya untuk menurunkan pajak itu banyak yang belum masuk kategori wajib pajak belum dibutuhkan. Karena memang itu untuk usaha kecil (wajib pajak), untuk mikronya belum tepat sasaran," kata Hermawati kepada detikcom.
Dia bilang, untuk paslon nomor urut 1, Anies Baswedan belum terlalu jelas memaparkan visi misi dalam debat. Alhasil, dia belum bisa menilai. Namun, ketika berkaca pada saat menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta, programnya saja untuk UMKM tidak berjalan.
"Kayaknya Pak Ganjar dan Pak Mahfud mendekati, yang cocok. Karena mereka kan sangat detail dalam menyampaikan visi misinya. Kalau calon presiden satu sama dua ini kalau debat tidak menyampaikan visi misinya nggak banyak. Jdi maupun wapresnya juga nggak tersampaikan juga di masyarakat. Saya kan harus mengulik juga di berita-berita. Nah saya itu baru bisa mendalami dari visi misi nomor 1 dan 2," jelasnya.
Selain soal kemudahan pendanaan, Hermawati bilang yang paling penting adalah ketersediaan bahan produksi di Indonesia. Terkadang pelaku UMKM harus mengambil bahan baku dari luar negeri karena di Indonesia harganya jauh lebih mahal.
"Ketersediaan barang dan kestabilan harga. Contoh pelaku UMKM kuliner itu kan harganya naik terus dan mereka nggak bisa matok harga secara stabil juga. Sementara daya beli masyarakat dengan harga yang naik, membeli produk pastinya turun. Itu yang membuat UMKM tidak sejahtera juga karena kan target market mereka nggak bisa terpenuhi," imbuhnya.
(rrd/rir)
