.webp)
Pemilihan presiden (Pilpres) semakin dekat, pasangan calon presiden dan wakil presiden pun berlomba-lomba menyampaikan gagasan untuk menarik perhatian rakyat, termasuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Contohnya, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar akan menjadikan program pengembangan UMKM sebagai salah satu program nasional. Anies menilai selain pendanaan dan pemasaran, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah perizinan.
Adapun program pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran berjanji memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang baru memulai usahanya, jika terpilih nanti. Hal ini disampaikan oleh Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Puteri Komarudin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, program pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md akan menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) jika menang dalam kontestasi Pilpres 2024. Ketua TPN Ganjar-Mahfud Arsjad Rasjid mengatakan kecilnya suku bunga ini akan meringankan pelaku usaha UMKM sehingga bisa naik kelas.
Lantas dari ketiga program tersebut mana yang lebih dibutuhkan oleh UMKM?
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan permasalahan UMKM saat ini sebagian besar masih terkendala pembiayaan. Menurutnya, hampir 80% UMKM masih unbankable. Alhasil, mereka sulit untuk mendapatkan pembiayaan kredit perbankan.
Faisal menilai suku bunga yang rendah bukan menjadi kendala utama UMKM. Saat ini, sudah ada program dengan suku bunga rendah, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, pelaku UMKM masih sulit untuk permodalan karena adanya syarat-syarat pencairan dana.
"Nah jadi tingkat suku bunga yang lebih rendah ini tentu saja akan membantu tapi kalau mau lihat dari pengalaman selama KUR (Kredit Usaha Rakyat) tingkat suku bunga yang rendah saja bukan jaminan (pencairan dana), tapi syarat-syarat untuk mendapatkan suku bunga yang rendah tersebut juga perlu diperhatikan karena salah satu menjadi kendala sekarang," kata Faisal kepada detikcom, Jumat (12/1/2024).
Dia pun menyoroti insentif pajak yang dijanjikan oleh paslon nomor urut 2. Menurutnya, insentif pajak ini lebih ditujukan untuk pelaku usaha kecil dan menengah. Pasalnya, program ini belum relevan untuk usaha mikro dan ultra mikro di sektor informal. Hal ini dikarenakan mereka belum dikenakan tarif pajak.
Kemudian untuk program perizinan yang diusung oleh Anies Baswedan-Cak Imin, Faisal menyebut prosedur perizinan bagi UMKM memang seringkali tidak mudah. Apalagi pelaku usaha mikro seringkali terkendala dari sisi pemahamannya.
"Oleh karena itu memang mesti ada diubah (prosedur perizinan). Artinya kalau memang jadi prioritas berarti sistem perizinan untuk UMKM-nya harus spesial. Jadi, misal ada pendampingan yang dilakukan untuk membantu mereka mengisi menjalankan setiap perizinan sampai kemudian mereka dapat izin. Itu memang mesti pemerintah yang aktif," jelasnya.
Dia bilang, dari ketiga program tersebut, insentif pajak dan kemudahan prosedur perizinan akan lebih baik jika jadi program prioritas nasional. Meski begitu, ada hal yang perlu disorot, seperti pendampingan terintegrasi dari tahap awal membuka usaha sampai tahap pemasaran produk.
Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan program-program yang diusung oleh ketiga capres cawapres tersebut sebenarnya telah berlaku sebelumnya. Misalnya, seperti suku bunga yang rendah memang mengatasi masalah utama UMKM di permodalan. Namun, program tersebut sudah jalan sebelumnya, yakni KUR.
"Kalau untuk insentif pajak tidak menjadi problem UMKM karena selama ini juga ada insentif pajak dan kesadaran pajak yang rendah. Solusi ini lebih kepada ke pemerintah. Untuk perizinan juga tidak menyelesaikan masalah karena perizinan UMKM tidak menjadi soal. Toh yang berizin juga banyak," kata pria yang akrab disapa Huda.
Dia menilai untuk perizinan dan insentif tidak terlalu dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Apabila dilihat dari sisi pelaku usaha, bantuan langsung sangat dibutuhkan, terutama di bagian permodalan.
"Walaupun kita harus lihat skemanya seperti apa. Jika seperti dana bergulir, saya rasa susah untuk melihat program ini sustain. Maka memang memperluas permodalan UMKM melalui KUR ataupun Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sangat diperlukan. Suku bunga jika bisa ditekan ke 2 persen, akan sangat bagus," jelasnya.
