Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan terkait masuknya impor beras sebanyak 2 juta ton 2024. Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi mengatakan, Jokowi meminta agar impor beras dilakukan sebelum masuknya panen raya.
"Ada catatan masuknya (impor beras) kalau boleh sebelum panen raya sudah harus masuk," kata Arief usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024).
Selain itu, Arief juga mengatakan bahwa Jokowi memberikan arahan tersebut agar ketika impor beras masuk tidak menggangu harga beras di tingkat petani saat panen raya.
"Syaratnya memang harga di tingkat petani tetapi dijaga baik seperti hari ini," tambahnya.
Rencananya, Indonesia mengimpor beras dari Vietnam dan Thailand. Selain itu, Arief mengatakan pihaknya juga akan melakukan tindak lanjut rencana importasi dari China yang telah dilakukan pembicaraan antar kepala negara yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden China Xi Jinping.
"Jadi Vietnam, Thailand, kemudian tadi kami juga melaporkan akan mem-follow up beberapa sudah dilakukan Pak Presiden mulai dari China, Thailand, dan Vietnam," ungkapnya.
Adapun tujuan impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah (CBP). Tugas dari CBP ini untuk mengintervensi harga beras yang tinggi dan penyaluran bantuan pangan untuk membantu masyarakat kelas bawah agar tidak terdampak pada mahalnya beras.
Selain itu, impor juga dilakukan karena pemenuhan untuk CBP tidak bisa dilakukan dari serapan dalam negeri. Karena berdasarkan data Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras pada Januari dan Februari 2024 tercatat kurang dari kebutuhan masyarakat.
"Jadi, angkanya dekat 1 juta ton (produksi). Padahal kebutuhan kita 1 bulan 2,5 juta sampai 2,6 juta ton. Dua bulan itu akibat El Nino ini Januari-Februari kekurangan 2,8 juta ton," tutur Arief.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, pemerintah telah memutuskan kuota impor sebanyak 2 juta ton. Nah, kekurangan pasokan itu akan dipenuhi dari impor tersebut. Selain itu juga ada tambahan sisa impor dari 2023 yang baru akan masuk.
"Kami laporkan kepada pak Presiden, tahun lalu pak Presiden sudah menyetujui dalam rapat internal untuk melakukan importasi 2 juta ton syaratnya memang harga di tingkat petani tetap dijaga baik seperti hari ini. Tetapi kita akan cover dengan yang carry over 2023 dan importasi yang masuk 2024," jelasnya.
(ada/rrd)