.webp)
Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) menilai instruksi presiden (Inpres) terkait penyediaan air minum yang baru diteken Presiden Joko Widodo terkesan mendadak. Hal ini berakibat pada banyaknya masyarakat yang tak bisa berpartisipasi dalam program sambungan rumah (SR) alias pembangunan pipa air ke rumah-rumah.
"Ini mendadak, baru keluar inpresnya," ucap Ketua Umum Perpamsi, Lalu Ahmad Zaini, di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (1/2/2024).
Karena mendadak, Zaini mengatakan banyak masyarakat yang tidak bisa berpartisipasi dalam program pembangunan pipa air ke rumah-rumah atau SR yang dicanangkan pemerintah. Sebab, program itu wajib menyertakan nama dan alamat lengkap calon peserta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Teman-teman di daerah sudah tidak bisa mengikuti karena sudah tutup buku. Itu karena waktunya pendek (tidak sampai 3 bulan) dan tidak semuanya tidak punya akses," bebernya.
Awalnya, masyarakat yang hendak membangun SR pun harus mendaftarkan diri ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) setempat. Setelah mendaftar, PUPR kemudian akan menyerahkan datar nama peserta program SR kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai pelaksana proyek.
Zaini melanjutkan dari total target 3 juta SR, jumlah pendaftar saat ini tidak mencapai setengahnya yakni cuma 200 ribu peserta.
Hal ini berdampak terhadap sedikitnya jumlah penyerapan anggaran dari total Rp 16 triliun yang dianggarkan untuk SR. "(Terkait 3 juta SR yg dianggarkan Rp16 triliun itu) Kemarin saya rapat dengan PU, itu tidak sampai 1 juta (SR) yang daftar lho, baru sampai 200 ribu (SR) yang daftar," ungkapnya.
"Waktu rapat terakhir dengan PU itu masih belum sampai Rp 1 triliun (penyerapan anggarannya," sambungnya.
Oleh sebab itu, Zaini menjelaskan pihaknya berharap agar Inpres tersebut bisa dibuka kembali atau diperpanjang. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan agar total target 3 juta SR dengan anggaran Rp 16 triliun tercapai.
Ia mengajak agar pemerintah mau duduk bersama Perpamsi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Saran saya adalah mari kita belajar dari kegagalan yang lama dimana letaknya kita selesaikan secara bersama-sama, duduk bersama untuk yang lebih baik lagi. Kita bicarakan kendala yang ada terus kita sempurnakan," pungkasnya.
Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Presiden Jokowi meneken Inpres penyediaan air minum. Inpres tersebut menekankan untuk percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik.
Dilihat detikcom dari salinan Instruksi Presiden Republik Indonesia yang diunduh dari website JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Selasa (30/1/2024), perintah tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Disebutkan pula bahwa instruksi ini dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyakit bawaan air, menurunkan prevalensi dan mencegah terjadinya stunting, serta mengurangi laju pengambilan air tanah oleh masyarakat.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan, Inpres itu sangat penting dalam mendorong percepatan pembangunan akses air minum bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, akses air minum layak di Indonesia mencapai 91,8%.
Lalu berdasarkan Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga 2020, akses air minum aman baru di angka 11,8%. Laju pertumbuhan akses perpipaan tidak sampai 1% tahun 2017-2022, begitu pula dengan pertumbuhan akses air minum layak hanya 1% per tahun.
Sementara dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, target pemasangan air minum di perumahan adalah 10 juta sambungan rumah. Namun, hingga 2023, baru tersambung sebanyak 6,8 juta rumah. Oleh karena ini, keberadaan Inpres dinilainya sangat penting dalam membantu menyelesaikan PR besar Indonesia ini.
"Saya memang harus mendorong untuk percepatan air minum ini. Karena kan kita sudah membangun (infrastruktur sumber daya air), tetapi daerah kan yang seharusnya menyediakan SR-nya. Nah SR ini ternyata masih banyak yang belum disiapkan," tuturnya.
Adapun sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Inpres Air Minum selaras dengan tujuan RPJMN 2020-2024 dalam memasang 10 juta sambungan atau pipa akses air minum dan air bersih ke rumah-rumah.
"Inpres ini kebutuhan totalnya Rp 16,6 triliun, untuk yang sudah IPA (instalasi pengolahan air), jadi sudah tidak bangun IPA, tapi untuk yang nyambung ke rumah," kata Basuki dalam Malam Penganugerahan Konstruksi Indonesia 2023 di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/11/2023).
"Kita waktu itu mengusulkan itu Rp 16,6 triliun. Tapi yang prioritas untuk bisa ditangani itu Rp 2,3 triliun," imbuhnya.
Dari total target 10 juta saluran, Basuki menyebut kini yang sudah siap dipasang ada sebanyak 6,8 juta sambungan rumah. Program ini akan dilakukan di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan sekitar 389 PDAM.
(das/das)
