Bisakah Indonesia Setop Impor Beras?

Arief juga menepis tudingan beras impor telah memukul jatuh harga di tingkat petani. Menurutnya, justru Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) di Desember 2023 dinilai BPS mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Jadi kalau ada yang menyampaikan harga di tingkat petani jatuh di bawah, tidak benar. Hari ini confirmed, harga di tingkat petani, NTPP itu harga terbaik itu, di tahun ini. Harga di petani tinggi, gabah di atas Rp 7.000, ada yang Rp 8.000," tegasnya.

Akibat tingginya harga gabah di petani, maka ketika menjadi beras tentunya juga meningkat dua kali lipat. Jika harga gabah Rp 7.000 sampai Rp 8.000 per kg, maka harga beras bisa menjadi Rp 14.000 sampai Rp 16.000 per kg. Angka itu di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 10.900 per kg.

Untuk itu, adanya bantuan pangan beras dilakukan untuk membantu masyarakat kelas bawah agar tidak terdampak oleh tingginya harga beras. Kemudian program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar juga memberikan pilihan masyarakat bisa mendapatkan beras lebih murah.

"Kemudian di hilir karena harga gabah itu Rp 7.000, secara mudah kalau harga Rp 7.000-8000 maka secara mudah harga berasnya itu dua kali lipat. Kalau Rp 8.000 berarti Rp 16.000, kalau Rp 7.000 berarti Rp 14.000, sehingga Bapak Presiden memerintahkan saya dan Dirut Bulog untuk melakukan bantuan pangan, tentunya untuk 22 juta KPM," tutup dia.

Seperti diketahui, sejak akhir 2022, pemerintah memustukan untuk melakukan impor beras karena produksi dalam negeri menurun. Importasi dilakukan untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP), di mana fungsinya untuk bantuan pangan dan intervensi harga dan pasokan di pasaran.

Pemerintah memberikan kuota impor akhir 2022 sebanyak 500 ribu ton yang masuk pada 2023. Kemudian ditambah impor 2 juta ton, dan tambahan lagi 1,5 juta ton. Kemudian 2024 kuota impor beras 2 juta ton.

Namun tambahan 1,5 juta ton belum sepenuhnya masuk di 2023. Ada sisa 1 juta ton yang masuk di awal 2024 ini. Sementara 2 juta ton belum diproses masuk ke Indonesia.