.webp)
Calon presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan dan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo, terlihat kompak menyinggung program bantuan sosial (bansos) dalam putaran terakhir debat Pilpres 2024. Mereka sama-sama menyinggung soal kendala data dan mekanisme pemberian bansos.
Awalnya dalam sesi tanya jawab, Ganjar Pranowo mengatakan bansos adalah hak masyarakat yang harus dipenuhi negara. Namun, ia menilai pemberian bansos menyisakan persoalan karena data yang tidak valid dan mekanisme pemberian yang tidak sesuai.
"Ada data yang tidak valid, ada data penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau direspons dengan baik," singgung Ganjar dalam debat kelima Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (4/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepada Anies, Ganjar lantas bertanya bagaimana seharusnya bansos diberikan.
"Menurut pak Anies bagaimana tata Kelola bansos agar tak saling klaim, tepat sasaran, dan tak menimbulkan kecemburuan?" tanyanya.
Menjawab hal itu, Anies menuturkan pada prinsipnya bansos seharusnya diberikan agar bermanfaat untuk masyarakat, bukan buat pemberi bansos. Menurutnya, pemberian bansos seharusnya disesuaikan kebutuhan masyarakat.
"Kalau penerima (bansos) dibutuhkan bulan ini ya bulan ini (dikasihnya), kalau 3 bulan lagi, ya, 3 bulan lagi, tidak usah dirapel semua. Dijadikan sesuai kebutuhan, itulah yang disebut bansos tanpa pamrih," tegas Anies
Anies kemudian menilai pemberian bansos harus tepat sasaran, informasi dan data pemberian harus akurat.
Di sisi lain, ia mengatakan bahwa mekanisme pemberian bansos seharusnya dilakukan langsung di lokasi lewat jalur birokrasi, bukan dibagi-bagi di pinggir jalan. "Mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan lewat pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan, jalur birokrasi," jelasnya.
Selain itu, Anies mengatakan bahwa penjelasan sumber bansos juga harus transparan. Ia memberi contoh pemberian bansos saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Anies mengaku selalu menulis sumber pemberian bansos tersebut.
"Ketika sampai kepada bansos, bansos adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos semua di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, (jadi) bukan dari gubernur, tapi dari uang rakyat lewat APBD Jakarta," pungkasnya.
Bansos yang Disebar Jokowi Jelang Pemilu
Pernyataan kedua capres tersebut pun terkesan menyinggung program bansos yang sedang digalakkan pemerintah. Pasalnya, berdasarkan catatan detikcom, sederet (bansos) telah digelontorkan pemerintah mendekati waktu Pemilu 2024.
Tercatat sudah ada bantuan pangan beras 10 kilogram (kg), bantuan langsung tunai (BLT) El Nino Rp 200 ribu per bulan. Terbaru, BLT mitigasi risiko pangan untuk 3 bulan sebesar Rp 200 ribu per bulan. Dana tersebut akan dibagikan secara total Rp 600 ribu pada Februari ini.
Presiden Joko Widodo menyatakan alasan utama pemberian sederet bansos untuk memperkuat daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kelas bawah. Penguatan daya beli ini perlu dilakukan di tengah kenaikan harga pangan, meroketnya harga pangan juga diakui Jokowi terjadi di berbagai negara bukan cuma Indonesia.
"Pertama ya kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara bukan hanya Indonesia saja. Kedua kita ingin perkuat daya beli rakyat, yang di bawah," papar Jokowi usai menghadiri kongres XVI Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Namun, menurut Jokowi, bansos yang diberikan tidak dipolitisasi sebagai keuntungan bagi paslon tertentu dalam Pemilu 2024. Ia mengatakan bantuan sosial itu banyak diberikan jauh-jauh hari sebelum Pemilu 2024, bahkan ada yang sudah diberikan sejak September tahun lalu.
"Dan itu sudah dilakukan misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang sehingga juga ini memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan," beber Jokowi.
Jokowi menilai, BLT yang digelontorkan bukan cuma keputusan sepihak dari pemerintah. Dia mengatakan sudah ada mekanisme persetujuan dari DPR juga untuk memberikan semua bantuan sosial ke masyarakat dari dana APBN.
"Dan itu semuanya sekali lagi, itu kan sudah melalui mekanisme persetujuan di DPR, APBN itu. Jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri. Tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita pemerintahan kita nggak seperti itu," pungkas Jokowi.
(kil/kil)
