.webp)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp 600 ribu dan tambahan subsidi pupuk untuk masyarakat di tahun Pemilu 2024 ini.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada berbagai macam teknik dalam mengatur sumber pendanaan untuk penambahan alokasi dana bantuan tersebut.
Untuk subsidi pupuk sendiri, tidak menutup kemungkinan digunakan skema automatic adjustment. Kebijakan automatic adjustment sendiri merupakan pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5% untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nah kalo itu tekniknya, ada macam-macam cara, Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) akan menyelesaikannya, salah satunya lewat automatic adjusment," kata Airlangga, ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).
Airlangga menerangkan, Presiden Jokowi telah menyetujui untuk penambahan alokasi subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun. Langkah ini menurutnya penting karena saat ini telah masuk ke dalam musim tanam.
"Dan kemarin dengan dana yang ada Rp 26 triliun hanya mencakup sekitar 5,7 juta petani sehingga kita harus menambahkan 2,5 juta petani dan subsidi ini tidak boleh lambat, sehingga Bapak Presiden sudah menyetujui untuk ditambahkan subsidi sekitar Rp 14 triliun," jelasnya.
Sementara menyangkut rencana pemberian BLT Rp 600 ribu sendiri, Airlangga tidak menjawabnya. Adapun dana bantuan tersebut rencananya akan diberikan pada bulan Februari 2204 ini, atau saat bulan pelaksanaan Pemilu.
Sebagai tambahan informasi, pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah alokasi anggaran pupuk bersubsidi sebanyak Rp 14 triliun di 2024. Dengan demikian keseluruhan anggaran untuk program tersebut mencapai Rp 40,68 triliun.
Uangnya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Nah terkait asal alokasinya, Kementerian Pertanian dan DPR RI diminta untuk membahasnya.
Sementara menyangkut BLT Rp 600 ribu ini, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjabarkan bahwa anggaran untuk program ini mencapai Rp 11,25 triliun dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pencairan akan dilakukan sekaligus pada Februari 2024 sebesar Rp 600 ribu.
"Kalau untuk 3 bulan itu Rp 11,25 (triliun) untuk 18,8 juta KPM, untuk periode Januari-Februari-Maret. (Cair Februari) 3 bulan sekaligus," kata Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan anggaran program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terkait asal posnya akan dicarikan.
"Sebagian besar sudah ada di APBN, tetapi ini memang ada beberapa perubahan-perubahan yang mungkin sifatnya merespons kondisi yang ada di masyarakat dan global," kata Febrio.
Febrio menjelaskan selama beberapa tahun terakhir APBN didesain sebagai shock absorber untuk menjaga ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global. Dengan kata lain bagaimana caranya APBN bisa memenuhi kebutuhan anggaran yang sudah ada maupun yang sifatnya mendadak.
"Tentunya kita akan carikan dan itu APBN akan tetap bisa fleksibel dan ini memang tentunya bagian dari strategi kita untuk mengelola APBN itu fleksibel," ucap Febrio.
(shc/kil)
