Bonus demografi dapat menjadi ancaman ledakan pengangguran apabila tidak diimbangi dengan pendidikan dan peningkatan kemampuan atau skill. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti.
Sebagai informasi, dikutip dari White Paper Vocational Education Policy Vol.1 No 4 (2019), pada halaman Arie Wibowo Khurniawan dan Gustriza Erda, disebutkan bahwa Indonesia diprediksi akan mengalami era bonus demografi pada tahun 2030- 2040.
Kondisi bonus demografi ditandai dengan lebih besarnya jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun), dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun).
Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2010 saja, telah menunjukkan dependency ratio Indonesia sebesar 50,5. Lalu, pada tahun 2015 angka dependency ratio lebih kecil yaitu 48,6.
Di mana, angka dependency ratio ini nantinya akan semakin kecil lagi pada tahun 2020-2030. Hal tersebut akan menciptakan bonus demografi untuk Indonesia.
Esther menilai bonus demografi ini dapat menjadi ancaman jika tidak ditangani dengan baik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya 12% angkatan tenaga kerja yang menempuh pendidikan tinggi.
"Artinya 88% angkatan kerja berpendidikan rendah, SD SMP SMA. Yang berpendidikan tinggi, diploma dan sarjana, cuma 12%. Kalau tidak dibekali dengan pas dan skill yang tinggi, saya takut bonus demografi akan menjadi bencana demografi atau ledakan pengangguran,", kata Esther dalam diskusi publik 'Tanggapan Atas Debat Kelima Pilpres' di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (5/4/2024).
Selain itu, dia juga menyoroti banyaknya masalah dunia pendidikan, salah satunya kurikulum yang tidak sesuai dengan dunia industri. Padahal ke depannya, Esther bilang bakalan banyak investasi yang masuk ke Indonesia.
Adapun permasalahan lainnya, seperti dari segi anggaran. Memang alokasi anggaran pendidikan mencapai 20% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Pertama adalah anggaran pendidikan, memang 20% dari APBN, tapi sebenarnya itu hanya 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) kita. Di negara lain, Malaysia itu 10% dari PDB nya. Kita hanya 2%, ini sangat kecil," jelasnya.
(das/das)