.webp)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto berkomentar terkait dengan kondisi langkanya stok beras di sejumlah toko ritel modern. Menurutnya, kondisi ini tidak ada hubungannya dengan program bantuan pangan alias bansos beras.
"Tidak, bansos kan jalan terus dan ini udah dari tahun kemarin juga udah jalan," kata Airlangga, ditemui usai 'nyoblos', di TPS 005 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (14/2/2024).
Airlangga mengatakan, ia telah melangsungkan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri lainnya pada Senin kemarin. Dari rapat tersebut, telah diputuskan bahwa Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan diperbanyak peredarannya dalam membantu mengisi kekurangan stok di toko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"SPHP ditingkatkan dari biasanya sekitar sampai 150 ribu (ton), dinaikkan ke 250 ribu (ton). Kemudian diminta untuk distribusinya dipermudah," ujarnya.
Demi mempermudah distribusinya, lanjut Airlangga, beras tersebut akan di-repacking, dari kemasan-kemasan ukuran besar yang biasanya ada di pasar induk, ke dalam kemasan 5 kg. Ukuran ini menyesuaikan dengan kemasan SPHP yang biasanya masuk ke ritel-ritel.
"Jadi untuk beberapa wilayah, didistribusi, silahkan pakai kiloan yang lebih besar dan di lapangan diberi kesempatan untuk dilakukan repackaging. Katakanlah dari ukuran 20 kg, 50 kg, ke 5kg. Dan ongkosnya diganti. Itu kemarin solusi yang diberikan," jelasnya.
Di sisi lain, Airlangga mengatakan bahwa musim panen di Indonesia telah mundur 2 bulan. Hal ini menjadi salah satu penyebab panen beras yang seharusnya terjadi pada bulan Maret-April, malah mundur bahkan hingga April-Juni. Kondisi inilah yang membuat pemerintah memutuskan untuk melakukan impor.
Blokir Anggaran Rp 50 T Buat Bansos-Pupuk
Airlangga mengatakan, kebijakan automatic adjustment yang telah dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagiannya akan dipergunakan untuk bansos serta pupuk. Hal ini menyusul penerbitan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023.
Kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 itu. Adapun berdasarkan surat tersebut, nilainya mencapai Rp 50.148.936.040.000 atau Rp 50,14 triliun. Langkah ini dilakukan mempertimbangkan kondisi geopolitik global yang dipandang masih dinamis.
Airlangga menjelaskan, rencana kebijakan automatic adjustment tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sejak awal, saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Ia juga membenarkan kalau langkah ini dilakukan salah satunya untuk bantuan sosial (Bansos).
"Jadi pada saat penyerahan DIPA secara elektronik di Istana, Bu Menkeu sudah mengatakan automatic adjustment. Jadi berbagai itu digunakan untuk antisipasi berbagai program, termasuk bansos," kata Airlangga.
Airlangga menambahkan, Indonesia punya target dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol. Harapannya kebijakan ini juga akan membantu Indonesia mencapai target tersebut melalui program-program yang sudah ada.
Di samping itu, dana dari automatic adjustmen ini juga akan diberdayakan untuk program subsidi pupuk. Menurutnya, keberadaan pupuk juga sangat penting, apalagi mengingat saat ini para petani telah memasuki musim tanam.
"Musim tanam ini penting untuk disediakan anggaran. Dan Pak Presiden (Jokowi) sudah minta anggaran ditambah Rp 14 triliun. Kenapa harus ditambah? Karena Rp 26 triliun itu tidak cukup. Dan tiap tahun biasanya kisarannya antara Rp 35-40 triliun," jelasnya.
Airlangga menjelaskan, dengan kebijakan baru dari pemerintah maka kini petani bisa mengambil jatah pupuknya untuk setahun langsung pada saat ini juga. Menurutnya yang paling penting saat ini ialah meyakinkan petani bahwa pupuk ada tersedia.
"Untuk itu harus diyakinkan bahwa pupuk itu ada. Yang paling penting untuk pertanian ialah siklus tanam. Jadi tidak perlu menunggu siklus anggaran. Siklus tanam penting karena sekarang musim tanam dan kita berharap panen ke depan aman," pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Ekonomi Airlangga Hartarto, serta jajaran BUMN pangan telah menggelar rapat yang membahas terkait kondisi perberasan.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa stok beras pemerintah cukup. Stok beras ada cukup banyak di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).
"Beras kurang, beras langka, nggak, nggak begitu. Saya jelaskan. Bapanas tadi bersama Pak Presiden ada Menteri Perdagangan, BUMN, Menko Ekonomi, pagi-pagi sekali dari istana untuk membahas kondisi perberasan hari ini. Beras dalam kondisi cukup," tegas Arief, di Food Station Cipinang Jaya, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).
"Beras dalam kondisi cukup. Beras hari ini cukup, buktinya kalau nggak percaya main aja ke pasar, di rumah tangga, di rumah bapak ibu semua, pasti ada beras, yang nggak ada beras, nggak ada, pasti ada," sambungnya.
Pihaknya mendapat penugasan untuk membantu ritel dengan mendistribusikan beras dari Cipinang dalam bentuk beras SPHP 5 kg mulai hari ini. Nantinya, pihaknya juga akan membantu menyuplai beras komersial.
"Karena Cipinang ini stoknya banyak tetapi di pasar modern sedikit. Tadi saya minta tolong Pak Dirut Food Station, Ketua Aprindo, jadi yang bawahin semua ritel di Indonesia, kemudian para penggiling padi, pedagang, dan Bulog, hari ini sama-sama kita ada di sini karena kami mau percepat. cetak yang 5 kg-5 kg SPHP," jelasnya.
Simak juga Video: Jokowi Jamin Stok Beras Bulog Cukup: Tak Perlu Dikhawatirkan
