Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tahun ini akan dikurangi menjadi 6.000 orang. Alasannya karena menyesuaikan kesiapan tempat di sana.
Hal itu dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat mengisi sesi secara virtual dalam Rapat Kerja Kemendag 2024 yang diselenggarakan di Padma Hotel Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/2/2024).
Berikut 3 faktanya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
1. Tempat Tinggal yang Siap Baru untuk 6.000 Orang
Anas mengatakan bangunan tempat tinggal yang tersedia di IKN untuk tahap awal baru untuk 6.000 orang.
"Totalnya tadinya yang pindah 11.916 (orang), tetapi karena bangunan di sana yang siap 6.000 maka nanti 6.000 dulu yang akan pindah," kata Anas.
2. Tahap Pertama Pindah Setelah Agustus
Selain jumlahnya yang dikurangi, waktu perpindahan ASN ke IKN juga mundur dari sebelumnya Juli 2024 menjadi setelah Agustus 2024. Hal itu karena menunggu selesainya lokasi digunakan untuk upacara HUT RI di IKN.
"Tadinya akan pindah di Juli, tapi kemarin atas arahan dari Mensetneg karena tempat itu sebagian masih akan dipakai untuk upacara, maka nanti akan pindah setelah Agustus. Jadi pindah setelah upacara, sebelum Oktober (2024)," bebernya.
3. Konsep Kantor K/L di IKN
Berdasarkan jadwal terbaru, pemindahan ASN ke IKN dibagi menjadi tiga prioritas. Prioritas 1 yang akan pindah 179 eselon I di 38 K/L, prioritas 2 ada 91 eselon I di 29 K/L, dan prioritas 3 ada 378 eselon I di 59 K/L.
"Total yang akan pindah eselon I sudah disiapkan tempat suami istri di tempat itu. Sambil menunggu tower yang jadi, sebagian nanti teman-teman bisa share sharing sambil nanti kita punya tiga tahap jangka pendek, menengah dan jangka panjang," imbuhnya.
Selain itu, Anas juga memberikan bocoran bahwa ke depan kantor K/L di IKN akan berbasis share sharing. Dengan begitu meja bekerja saling berbagi antar orang.
"Kantornya tidak seperti kantor kita sekarang di mana 1 orang 1 meja, ke depan konsepnya shared sharing jadi sistem pemerintah berbasis elektronik sudah jalan, sistem kerjanya juga basisnya ke depan akan sangat efektif shared office, shared system dan seterusnya," pungkasnya.
Simak juga Video: Cerita Ahok Dipanggil Jokowi, Jadi Kandidat Kepala Otorita IKN