.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penerimaan pajak terkumpul Rp 149,25 triliun per Januari 2023. Angka tersebut setara 7,50% dari target di APBN 2024.
"Penerimaan pajak kita masih cukup positif meskipun kita tahu 2021 dan 2022 pertumbuhan penerimaan pajak kita sangat tinggi, jadi kita bicara tentang baseline yang tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Kamis (22/2/2024).
Realisasi penerimaan pajak tersebut berasal dari PPh non migas yang mencapai Rp 83,69 triliun atau 7,87% dari target, PPN dan PPnBM mencapai Rp 57,76 triliun atau 7,12% dari target, PPh Migas Rp 6,99 triliun atau 9,15% dari target, serta PBB dan pajak lainnya mencapai Rp 0,81 triliun atau 2,14% dari target.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Awal Tahun, APBN Masih Surplus Rp 31,3 T |
Dari total penerimaan pajak Rp 149,52 triliun, penerimaan terbesar masih dari PPN. Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak dari aktivitas kegiatan PPN dalam negeri dan impor masih positif, begitupun dengan PPN impor meskipun flat.
Sementara itu, total PPN dalam negeri masih terlihat positif. Salah satunya terlihat dari PPh 21 yang mengalami kenaikan cukup tinggi, mencerminkan adanya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan perbaikan dari gaji dan upah.
"Ini adalah salah satu tren dan indikator yang cukup positif dan menggembirakan. Dengan PPh 21 kalau jumlahnya meningkat bahkan dari sisi kenaikannya cukup tajam, ini artinya dari pasar tenaga kerja apakah jumlah meningkat atau upah meningkat," ungkap Sri Mulyani.
Secara keseluruhan pendapatan negara mencapai Rp 215,5 triliun per Januari 2024. Pendapatan itu berasal dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
(aid/kil)
