Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) diminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membantu ketahanan pangan beras dengan mengoptimalisasi lahan melalui sistem tumpang sari pada perkebunan kelapa sawit.
Hal itu dikatakan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dalam Ulang Tahun GAPKI ke-43 di Ayana Midplaza, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).
"Kemarin kami dipanggil oleh Kementan, GAPKI diminta membantu ketahanan pangan untuk ketahanan beras dengan melakukan tumpang sari di dalam peremajaan sawit rakyat," kata Eddy.
Eddy menyebut kebijakan ini pertama kali akan dilakukan di Kalimantan Selatan dan disusul di cabang-cabang lain. Saat ini tercatat 739 perusahaan menjadi anggota GAPKI dengan luas 3,7 juta hektare (ha) lahan di 15 cabang.
"Rencananya akan kami lakukan pertama di Kalimantan Selatan dan nanti anggota-anggota kami yang melakukan TSR kami minta juga tumpang sari," imbuhnya.
"Kita akan mencoba untuk GAPKI membantu pemerintah dalam hal ini untuk ketahanan pangan utamanya di pasar beras," tambahnya.
Sebagai informasi, tumpang sari adalah suatu bentuk pertanaman campuran berupa pelibatan dua jenis atau lebih tanaman pada satu areal lahan tanam dalam waktu yang bersamaan atau agak bersamaan.
Seperti diketahui, dalam beberapa waktu belakangan ini beras menjadi salah satu komoditas yang harganya naik hingga sempat sulit ditemukan di sejumlah ritel. Pemerintah pun langsung mengguyur pasar dengan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Di sisi lain, pemerintah memutuskan untuk menambah kuota impor tambahan guna mewaspadai adanya kekurangan beras ke depan. Kuota impor ditambah 1,6 juta ton sehingga menjadi 3,6 juta ton di 2024.
"Ini precaution (kewaspadaan), negara kita ini harus punya cadangan pangan pemerintah. Kita harus close juga dengan BMKG kalau ini satu bulan lagi baru ada hujan, artinya harus mempersiapkan 3 bulan ke depan," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Hotel Margo City, Depok, Jawa Barat.
Arief menjelaskan langkah impor beras juga dilakukan sebagai antisipasi atau sistem peringatan dini (early warning system). Jadi jika terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan pasokan pangan, Indonesia memiliki cadangan untuk intervensi.
"Bisa memastikan nggak bakal ada banjir atau tidak di beberapa tempat? Jadi kan kita mesti tahu petanya. Karena kalau Kementerian Pertanian nanam 1 juta hektare itu, apakah 100% akan berhasil?" terang Arief.
Langkah impor juga dilakukan untuk pemenuhan cadangan beras pemerintah (CBP) di mana fungsi dari CBP untuk intervensi harga dan stok di lapangan. Kewaspadaan ini juga dilakukan karena kondisi pangan dunia juga tidak baik, terutama masalah harga.
"Harga di dunia ini akan tinggi, seluruh dunia itu harga pangan memang naik. Jadi harus disampaikan kepada publik bahwa biaya input petani naik, kalau harga inputnya naik, harga gabahnya rendah, petani rugi, nanti nggak mau nanam lagi," pungkasnya.
(aid/ara)