.webp)
Naiknya harga beras dan kelangkaan stok menjadi sorotan masyarakat. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menduga kenaikan harga dan masalah stok beras salah satunya disebabkan masalah gagal panen.
Menurut Yeka, hasil kunjungannya ke Indramayu, Jawa Barat, sejumlah sawah petani gagal panen karena ada proyek bendungan hingga diserang hama tikus dan wereng. Belum lagi masalah kekurangan air yang menyebabkan padi semakin rentan terhadap penyakit.
"Jadi harga beras sekarang tinggi penyebabnya adalah karena permasalahan produksi. Ini dari mana? Untuk Indramayu memang agak khusus penyebabnya karena kan sedang ada pembangunan proyek bendungan, jadi ada beberapa desa, 5 desa pasti gagal panen," katanya di kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yeka berpendapat kenaikan harga beras di bulan Desember dan Januari sebenarnya umum terjadi. Namun kenaikan harga beras kali ini sudah di luar kewajaran.
"Setiap Desember-Januari, setiap tahun memasuki Desember Januari pasti harga beras naik, itu sudah sunatullah. Cuman kalau menurut saya harga beras sekarang ini naik di luar kewajaran. Namun demikian persoalan produksi ini mestinya ditanggapi serius untuk dimitigasi tahun ini agar jangan sampai lebih parah," bebernya.
Saat dimintai pendapat soal kenaikan harga beras dengan distribusi bantuan pangan yang masif, ia tak mau banyak berkomentar. Tetapi Yeka menyoroti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya tidak berjalan konsisten.
"Yang Ombudsman lihat itu, satu, BPNT nggak jalan. BPNT nggak jelas jalannya, kadang dikasih duit, kadang dikasih barang, dan nggak konsisten. Bulog mangap-mangap nih. Masih mending kemarin dapat bantuan pangan, kalau nggak Bulog sekarang kedodoran nggak bisa kerja baik. Akhirnya dibuat program bantuan pangan," tuturnya.
"Logikanya sederhana, pemerintah menugaskan Bulog untuk mengadakan tapi pasar salurnya nggak ada," lanjutnya.
Menurutnya, bantuan pangan sebenarnya disalurkan secara rutin sejak April tahun lalu, dan baik selama penerimanya warga miskin. Ia hanya meminta program ini tidak tiba-tiba diputus di tengah jalan.
"Saya cek April sampai Kemarin presiden selalu datang, kecuali di bulan Mei sampai Agustus. September sampai berikutnya ada. Apakah itu erat kaitannya dengan politik, itu bagi saya bukan urusan kewenangan Ombudsman," imbuhnya.
"Cuman kalau program itu untuk warga miskin ya bagus. Nah mestinya program seperti begini jangan tiba-tiba putus di tengah jalan, harus selalu diprogramkan," pungkasnya.
