.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kantor Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jalan Dr. Wahidin, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024) pagi hari.
AHY menjelaskan, kunjungannya dilakukan dalam rangka silaturahmi dan diskusi lanjutan. Ia juga menyinggung tentang kesediaan Sri Mulyani yang sebelumnya menyempatkan diri hadir di Rakernas Kementerian ATR/BPN pada pekan lalu.
"Pertama saya mau bersilaturahmi karena waktu itu Bu Menkeu juga sudah hadir di acara Rakernas Kementerian ATR/BPN dan beliau (Sri Mulyani di Rakornas) menyampaikan keynote speech yang menjelaskan tentang economic outlook 2024," kata AHY, ditemui usai kunjungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan tentunya (kunjungan ini membahas) berbagai hal yang terkait Kementerian ATR/BPN dan hari ini sebagai follow up dan sekaligus keberlanjutan diskusi," sambungnya.
AHY mengatakan, dalam kesempatan itu dirinya diterima langsung oleh Sri Mulyani beserta jajarannya. Keduanya membicarakan berbagai hal yang membutuhkan atensi bersama dari Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Keuangan.
Selain itu, AHY kunjungannya juga dimaksudkan dalam rangka berkoordinasi dan memohon dukungan dalam mencapai target-target yang sudah ditetapkan Kementerian ATR/BPN untuk 2024.
"Tadi saya menjelaskan kepada beliau bahwa Kementerian ATR/BPN ini punya beberapa target pencapaian di antaranya terkait dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)," ujarnya.
AHY menjelaskan, sampai tahun 2023 setidaknya sudah ada 111 juta bidang tanah yang terdaftar se-Indonesia. Pada tahun 2024 ini, Presiden joko Widodo (Jokowi) menargetkan tanah tersertifikasi bisa tembus 120 juta bidang tanah. Oleh karena itu, masih ada 9 juta bidang tanah yang harus dikejar.
Kemudian, target berikutnya ialah realisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bisa tembus 2.000 se-Indonesia. Namun AHY mengungkapkan, saat ini realisasinya baru mencapai sekitar 436 RDTR.
"Tentunya memang ini butuh proses butuh waktu dan juga butuh dukungan anggaran. Ini juga yang kita koordinasikan dan kita laporkan ke Bu Menkeu," imbuhnya.
Lalu target ketiga ialah mewujudkan 104 Kota Lengkap di Tanah Air. Adapun Kota Lengkap sendiri merupakan kota yang sertifikasi tanahnya sudah lengkap. AHY mengatakan, hingga saat ini baru ada sekitar 13 Kota Lengkah di Indonesia.
Di samping itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mendorong operasi pemberantasan mafia tanah. Di samping mendorong keadilan rakyat, menurutnya pemberantasan mafia tanah juga bisa menyelamatkan potensi kerugian negara.
Oleh karena itu, ia mendukung agar mafia tanah bisa dituntaskan secara hukum. Pada tahun 2023 lalu setidaknya Kementerian ATR/BPN berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp 13 triliun dari cukup banyak kasus.
"2024 dan seterusnya ini pekerjaan besar dan kita tahu kalau urusan dengan mafia tanah ini banyak menyangkut pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Kita ingin kembali hadapkan pada hukum dan aturan yang berlaku, tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita," tegas AHY.
"Makanya kami berkoordinasi langsung, saya menemui Jaksa Agung, menemui Kapolri, termasuk stakeholder lainnya yang ada di daerah. Jadi ini kerja besar Satgas Anti Mafia Tanah ini bekerja serius di pusat maupun di daerah, termasuk di lapangan," pungkasnya.
(shc/rrd)
