.webp)
Mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) buka suara soal namanya disebut-sebut dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu Hakim Konstitusi MK menyinggung soal pergantian Budi Waseso sebagai Dirut Bulog menjelang pemilihan umum.
Soal hal ini, pria yang akrab disapa Buwas ini menilai pergantian dirinya sebagai Dirut Bulog merupakan hal yang wajar dan tidak ada masalah di baliknya. Menurutnya tugas yang diberikan Kementerian BUMN cuma 5 tahun, bahkan dia mengaku sudah lebih dari 5 tahun menjabat.
"Nggak ada itu, biasa saja. Jadi saya menjadi Kepala Bulog itu kalau kita mau jujur ya lihat aturan Menteri, itu kontraknya, penugasannya 5 tahun dan saya sudah 5 tahun. Dan pergantian itu biasa, bagi saya itu biasa, nggak ada masalah," sebut Buwas ditemui di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena namanya itu amanah tugas kalau waktunya sudah selesai kalau pimpinan siapapun mengatakan ganti ya diganti, ya nggak ada masalah, bagi saya nggak ada masalah," lanjutnya.
Ditanya apakah pergantian posisinya ada hubungannya soal penolakan pemberian bansos, Buwas menepis hal tersebut. Dia menilai bansos merupakan program pemerintah, sementara Bulog merupakan pihak yang mendapatkan penugasan.
Saat memimpin Bulog, Buwas mengatakan perusahaan tak pernah menolak perintah penyaluran bansos. Belum lagi, beras yang disimpan Bulog pun merupakan cadangan pemerintah, maka bila penugasan pembagian bantuan pangan turun, maka harus dilakukan.
"Ini ndak ada hubungannya dengan bansos, waktu di Bulog nggak ada, saya nggak pernah menolak bansos. Justru bansos itu kan programnya pak Presiden, programnya pemerintah. Beras di Bulog itu kan berasnya pemerintah, jadi kalau pemerintah atau negara ini mau menggunakan berasnya Bulog, saya hanya tugasnya menyalurkan," ungkap Buwas.
Sekali lagi Buwas menegaskan dirinya tidak pernah menolak penugasan pemerintah untuk pembagian bansos beras.
"Bukan kapasitasnya Dirut Bulog untuk menolak, dan saya harus melaksanakan perintah negara," pungkas Buwas.
Buwas sendiri saat ini menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia. Dia digeser oleh Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengemban jabatan yang baru pada Desember 2023.
Simak Video 'Menko PMK soal Bansos: Kami Paham Tugas Kami Dikaitkan Pesta Demokrasi':
Buwas Disebut di Sidang MK lanjut ke halaman selanjutnya. Langsung klik
Dalam sidang sengketa Pilpres pagi tadi, Hakim MK Arief Hidayat sempat bertanya ke Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait pembagian bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye Pemilu.
Arief awalnya menjelaskan pemohon sengketa hasil Pilpres, yakni Ganjar-Mahfud mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos seperti di depan Istana hingga di berbagai daerah. Dia mengatakan hal itu menimbulkan kecurigaan.
"Bu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan Istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2," kata Arief dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung MK, Jakarta Pusat.
"Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan syak wasangka dan saling curiga saling fitnah di antara kita anak bangsa, itu menggunakan bansos apa? Gimana? Dari mana itu?" sambung dia.
Arief kemudian mempertanyakan adanya pergantian Direktur Utama Perum Bulog dari Buwas ke Bayu Krisnamurthi yang terjadi pada Desember 2023. Ada motif apa dibaliknya, apakah karena ada penolakan pembagian bansos.
"Ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, itu apa yang ada dibalik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Suhartoyo juga menyebut nama Buwas. Dia mengatakan pada 22 November 2023 berdasarkan data yang diterima ada permintaan dari Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo kepada Direktur Utama Perum Bulog yang saat itu masih dijabat Buwas. Permintaan itu terkait bantuan pangan beras kepada 22,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Ada data di 22 November 2023 ada permintaan dari Kepala Bapanas kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan bantuan pangan beras kepada 22,4 juta kepada keluarga penerima manfaat," ungkap Suhartoyo.
Suhartoyo menyebut permintaan itu disampaikan melalui surat yang ditembuskan ke empat menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam kesempatan itu, Suhartoyo pun bertanya apakah bantuan pangan itu termasuk bagian dari program bantuan antisipasi El Nino.
"Apakah ini yang dimaksud bagian dari antisipasi El Nino tadi, ataukah ini model lain lagi? Kalau ini benar, sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu karena di sini dijelaskan untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak Januari 2024. Sejauh mana realisasinya? Kemudian siapa sebagai eksekutornya," tanya Suhartoyo.
Simak Video 'Menko PMK soal Bansos: Kami Paham Tugas Kami Dikaitkan Pesta Demokrasi':
