.webp)
Nama mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) disebut-sebut dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu Hakim MK menyoroti pergantian posisi Buwas sebagai pimpinan tertinggi Bulog.
Dalam sidang, Hakim MK Arief Hidayat sempat bertanya ke Menteri Sosial Tri Rismaharini terkait pembagian bantuan sosial (bansos) saat masa kampanye Pemilu. Arief awalnya menjelaskan pemohon sengketa hasil Pilpres, yakni Ganjar-Mahfud mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos seperti di depan Istana hingga di berbagai daerah. Dia mengatakan hal itu menimbulkan kecurigaan.
"Bu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan Istana, Presiden pada waktu keliling kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon 2," kata Arief dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden keliling ke berbagai daerah melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah, kebetulan itu di waktu kampanye, sehingga menimbulkan syak wasangka dan saling curiga saling fitnah di antara kita anak bangsa, itu menggunakan bansos apa? Gimana? Dari mana itu?" sambung dia.
Arief kemudian mempertanyakan adanya pergantian Direktur Utama Perum Bulog dari Buwas ke Bayu Krisnamurthi pada Desember 2023. Ada motif apa dibaliknya, apakah karena ada penolakan pembagian bansos.
"Ada pergantian Kepala Bulog dan kaitannya dengan Kementerian Sosial, itu apa yang ada dibalik itu? Kita ingin mengerti karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua MK Suhartoyo juga menyebut nama Buwas. Dia mengatakan pada 22 November 2023 berdasarkan data yang diterima ada permintaan dari Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo kepada Direktur Utama Perum Bulog yang saat itu masih dijabat Buwas. Permintaan itu terkait bantuan pangan beras kepada 22,4 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
"Ada data di 22 November 2023 ada permintaan dari Kepala Bapanas kepada Direktur Utama Perum Bulog untuk memberikan bantuan pangan beras kepada 22,4 juta kepada keluarga penerima manfaat," ungkap Suhartoyo.
Suhartoyo menyebut permintaan itu disampaikan melalui surat yang ditembuskan ke empat menteri yang hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Dalam kesempatan itu, Suhartoyo pun bertanya apakah bantuan pangan itu termasuk bagian dari program bantuan antisipasi El Nino.
"Apakah ini yang dimaksud bagian dari antisipasi El Nino tadi, ataukah ini model lain lagi? Kalau ini benar, sejauh mana ini sudah direalisasikan dan siapa pihak yang kemudian melakukan pencairan itu karena di sini dijelaskan untuk jangka waktu enam bulan terhitung sejak Januari 2024. Sejauh mana realisasinya? Kemudian siapa sebagai eksekutornya," tanya Suhartoyo.
Buwas buka suara di halaman berikutnya.
Simak Video: Airlangga di Sidang MK: Tidak Ada Ekstra Program Terkait dengan Pemilu
