.webp)
Bank Indonesia (BI) akan kembali melakukan berbagi beban alias burden sharing untuk mendanai program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun buka suara soal hal ini.
Menurut Airlangga, di situasi saat ini burden sharing tidak masalah untuk dilakukan. Skema dan dampaknya akan terus dibahas bersama Kementerian Keuangan dan BI.
"Ya dalam situasi seperti sekarang, tentu nantinya akan dibahas oleh Kemenkeu dan BI," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Soal jangka waktu penerapan burden sharing, Airlangga menyebut masih dalam pembahasan. Namun dengan suku bunga BI yang masih rendah, ia berharap kredit bisa lebih didorong untuk menggerakkan sektor riil.
"Ada anggapan burden sharing bisa meningkatkan inflasi, tapi ini akan terus diantisipasi. Sejauh ini inflasi relatif terjaga, bahkan bulan kemarin deflasi. Inflasi tahunan 2,31%," jelasnya.
Dalam keterangannya, BI menyebut burden sharing dilakukan melalui pembagian beban bunga atas penerbitan SBN untuk membiayai program pemerintah, antara lain Perumahan Rakyat dan KDMP, setelah dikurangi penerimaan atas penempatan dana pemerintah di perbankan domestik.
Pelaksanaan dilakukan dalam bentuk pemberian tambahan bunga terhadap rekening pemerintah di BI, sesuai dengan peran BI sebagai pemegang kas negara sebagaimana diatur dalam UU Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 (terakhir diubah UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK) serta UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
BI menegaskan, tambahan beban bunga tetap konsisten dengan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus memberi ruang fiskal agar pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meringankan beban rakyat.
"Pembelian SBN di pasar sekunder dilakukan secara terukur, transparan, dan konsisten dengan stabilitas perekonomian sehingga kredibilitas kebijakan moneter tetap terjaga," ujar Deputi Gubernur BI Denny.
Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo mengumumkan rencana penerapan burden sharing. Ia menyebut dana hasil pembelian SBN sebagian digunakan pemerintah untuk membiayai program Perumahan Rakyat serta Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih.
"Sinergitas BI dalam Asta Cita berkaitan dengan burden sharing. Kami tetap mendasarkan kebijakan moneter dan fiskal yang prudent. Sampai kemarin, kami sudah membeli SBN Rp 200 triliun," kata Perry dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPD RI secara virtual, Selasa (2/9/2025).
Perry juga menjelaskan skema burden sharing berlaku untuk beban bunga. BI dan Kementerian Keuangan sepakat menanggungnya bersama.
"Untuk pendanaan Perumahan Rakyat, bebannya ditanggung Bu Menteri Keuangan dan BI masing-masing 2,9%. Untuk Kopdes Merah Putih 2,15%," jelas Perry.
(hal/rrd)
