.webp)
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka-bukaan soal Stasiun Kereta Cepat Karawang yang hingga saat ini belum beroperasi. Beberapa hal yang disorotinya ialah jumlah penumpang (traffic) dan akses. Ia menilai, apabila jumlah penumpang sudah melampaui target, maka pihaknya akan mendukung pengoperasian stasiun tersebut.
"Kalau kita sekarang apapun akses yang memang secara number of traffic-nya sudah bisa mumpuni. Ya kita pasti dukung, tapi kalau itu belum mumpuni, nanti akhirnya akan membuat kereta cepat ini nggak jadi cepat lagi karena terlalu banyak berhenti," kata Erick dalam halalbihalal bersama media di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4/2024).
Kementerian PUPR pun turut memberikan penjelasan terkait jalan akses yang belum rampung. Direktur Jalan Bebas Hambatan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Triono Junoasmono mengakui bahwa untuk pembebasan lahan belum berjalan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu rancangan teknis akhir (RTA) yang menjadi tanggung jawab dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) Jasa Marga juga tengah menjadi pembahasan. Ketika beberapa tahapan itu tengah berlangsung, Kementerian PUPR menargetkan bahwa prosesnya tidak akan berlangsung lama karena di tengah tahun ini bakal masuk ke dalam tahap konstruksi.
"Iya saat ini sedang proses penyiapan design oleh Jasa Marga dan sedang proses pengusulan Penlok (penetapan lokasi) untuk pembebasan lahannya. Kami targetkan tahun 2024 ini tepatnya pertengahan tahun atau Q3 bisa start konstruksinya oleh Jasa Marga," kata Triono, dihubungi, Selasa (23/4/2024).
Sementara itu, Project Director Proyek Pengembangan Akses Tol Jasa Marga Denny Chandra Irawan mengakui pihaknya dilibatkan dalam proyek pembangunan akses jalan ini. Seperti diketahui, Jasa Marga merupakan pengelola Jalan Tol Cikampek yang berlokasi dekat dengan stasiun Kereta Cepat Karawang.
"Terkait dengan pembangunan akses tol Karawang, saat ini Jasa Marga sedang menyelesaikan penyusunan Rencana Teknik Akhir (RTA). RTA ini nantinya harus mendapatkan persetujuan akhir dari Kementerian PUPR," kata Denny Chandra.
(shc/hns)
