.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengakselerasi sektor perikanan Indonesia, baik dengan perguruan tinggi, lembaga riset, hingga negara-negara tetangga. Ia pun menceritakan awal mula dirinya berupaya memetakan berbagai kebutuhan untuk meningkatkan potensi perikanan di Indonesia.
Ia mengaku kurang lebih selama 6 bulan pada 2020 lalu saat dipilih menjabat sebagai Menteri KP, ia mempelajari tugas-tugas utama kementerian tersebut. Mulai dari menyiapkan ekosistem hingga regulasi yang mampu memicu pertumbuhan.
Menilik kerja swasta, Trenggono menilai pentingnya memiliki core competence yang bagus serta kultur yang kuat untuk mengetahui kekuatan dan daya saing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir negara juga harus punya, khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Negara yang terdiri dari pulau-pulau, kekuatan kita itu di mana? Itulah yang saya keliling dan belajar dari desk study lalu dalam satu tahun keluar lah 5 road map kebijakan Ekonomi Biru itu," jelas Trenggono dalam Indonesia Aquaculture Business Forum 2024 di Jakarta, Senin (29/4/2024).
Adapun roadmap Ekonomi Biru KKP tersebut meliputi lima cakupan yang terdiri dari perluasan kawasan konservasi laut; penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Kolaborasi Akselerasi Pertumbuhan Kelautan dan Perikanan RI
Menurut Trenggono, dibutuhkan kolaborasi nyata untuk mewujudkan roadmap Ekonomi Biru KKP.
"Tidak boleh sendiri harus berkolaborasi. Yang pasti kerja sama dengan negara tetangga juga penting karena kita harus bisa jadi bagian dari global supply chain," kata Trenggono.
Ia mencontohkan salah satu kerja sama yang tengah didorong KKP dengan Vietnam. Salah satunya dalam budidaya lobster.
"Mereka nggak punya bibit, kita punya banyak sekali bibitnya. Kalau kita bisa kerja sama itu menjadi bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Vietnam bisa melakukan pembesaran,"
Begitu pun dengan budidaya udang, Trenggono menyebut Vietnam telah mencatat produktivitas budidaya yang cukup tinggi. Bahkan per hektarenya mencapai 80-100 ton, berbanding terbalik dengan Indonesia yang per hektare baru dapat menghasilkan sekitar 0,1 ton. Ia pun menilai transfer knowledge dapat berperan penting mengakselerasi pertumbuhan kelautan dan perikanan di Tanah Air.
"Kita dikasih sama tuhan aneka hayati yang luar biasa. Mudah-mudaha kita terus bisa bekerja sama (kolaborasi) dan bisa betul-betul 5 kebijakan (Ekonomi Biru) itu kita perkuat," tandasnya.
Selain bekerja sama dengan negara tetangga, Trenggono pun mengungkapkan pentingnya kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki fakultas kelautan dan perikanan. Dengan demikian, pihaknya pun dapat mendorong ekosistem penelitian demi pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
Dalam IABF 2024 ini, pihaknya pun berkolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Karantina Indonesia (Baratin). Kolabroasi yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini berupaya mendorong ekosistem perikanan Indonesia.
Adapun MoU yang ditandatangani KKP dengan BRIN dan Baratin antara lain 'Sinergi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi dalam Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan' dan 'Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Kelautan Perikanan dan Karantina'.
Ada pula MoU 'Sinergi dan Kolaborasi Untuk Membangun Sektor Kelautan dan Perikanan' yang ditandatangani oleh Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Serta MoU 'Hulu-Hilir Bisnis Perikanan Tangkap' yang diteken PT Samudera Indo Sejahtera dan PT Industri Perikanan Arafura bersama sejumlah pelaku usaha dan koperasi nelayan.
Sebagai informasi, diskusi mengenai sektor kelautan dan perikanan ini bisa disaksikan langsung secara live di https://www.detik.com/aquacultureforum
(akn/ega)
