.webp)
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggenjot budaya akuakultur untuk mendorong kualitas sumber daya alam dan hayati laut Indonesia. Namun, agar konsep itu terimplementasi dengan maksimal negara harus hadir untuk memberi contoh.
Awalnya Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya KKP TB Haeru Rahayu mengatakan bahwa kondisi budidaya akuakultur Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ia menjelaskan ada sejumlah alasan kesimpulan ini diambil olehnya.
"Kondisi budidaya di akuakultur Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja. Saya sebagai Dirjen perikanan budidaya tidak perlu malu mengungkapkan itu," kata TB dalam acara Indonesia Aquaculture Business Forum 2024 kerja sama detikcom dengan KKP di Hotel Raffles Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (29/4/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
TB kemudian memaparkan sejumlah data yang selalu dibawanya. Pertama, adalah data Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Dari 1,5 juta pembudidaya, TB mengungkap hanya 5.974 pembudidaya per Maret 2024 yang sudah mengantongi sertifikasi CBIB. Ini berarti, belum sampai 1% dari total pembudidaya ikan di Indonesia yang 'sudah' membudidayakan ikan dengan baik dan benar.
"Artinya, 1% saja belum sampai pak, ini masih sangat jauh. Sehingga penyakit pasti akan datang karena budidaya belum sesuai SOP yang based on standard yang seharusnya dilakukan lewat standar yang kita buat. Ini kondisinya," ungkap TB.
Data serupa juga nampak untuk jumlah pembudidaya yang mengantongi sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), serta Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB). Walhasil, menurut TB, ini adalah kenyataan yang sedang terjadi di lapangan.
Oleh sebab itu, TB menjelaskan bahwa pemerintah saat ini berupaya memberikan contoh dan mengambil risiko. TB mengatakan pemerintah ingin mendorong sektor akuakultur agar ekosistem perikanan Indonesia bisa lebih maju, bahkan menjadi bagian dari rantai pasok global.
"Jadi ibu-bapak sekalian, kenapa pak Menteri sampaikan negara harus kasih contoh, supaya risikonya itu diambil oleh pemerintah. Jangan dibebankan pada stakeholder dalam hal ini pelaku usaha, apalagi pelakunya adalah wong cilik atau pembudidaya kelas bawah," imbuhnya.
(kil/kil)
