Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas merespons usulan Ombudsman RI agar seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) seperti CPNS dan PPPK ditunda usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) November 2024.
Anas menjelaskan, penataan tenaga honorer menjadi salah satu prioritas pemerintah yang akan diwujudkan salah satunya melalui seleksi CASN. Dalam hal ini, tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK lewat seleksi itu. Hal ini sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Di mana telah diputuskan bersama Komisi II bahwa penyelesaian tenaga non ASN selambat-lambatnya harus dibereskan pada bulan Desember 2024," kata Anas dalam Konferensi Pers Progres Pengadaan ASN 2024, di Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (3/5/2024).
Dengan demikian, seleksi CASN harus dilangsungkan pada tahun ini. Sedangkan apabila diundur usai pelaksanaan Pilkada, justru pelaksanaannya bisa saja mundur ke 2025 karena Pilkada dilangsungkan pada akhir 2024.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa kemungkinannya sangat kecil seleksi CASN bisa dimanfaatkan oknum sebagai komoditas politik demi mendapatkan dukungan. Salah satu alasannya, data honorer daerah yang harus ditata telah dikunci, di mana pegawai yang bisa ikut seleksi di tahun ini telah terdaftar atau masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Dengan demikian kekhawatiran adanya data baru yang tumpang tindih, yang dimasukkan karena proses politik di daerah. Hemat kami menjadi catatan, tapi menurut kami tidak (akan bisa ada data baru masuk), karena mereka harus tercantum dalam database," jelasnya.
Selain itu, rekrutmen CASN saat ini jauh lebih ketat dan transparan dibandingkan yang sebelumnya. Hal ini salah satunya karena adanya dukungan teknologi yang membantu meminimalisir kecurangan dan membuat seleksi lebih transparan dan akuntabel.
"Contohnya ada live score hasil tes di BKN. Jadi ketika putra-putrinya sedang mengerjakan tes di dalam, orang tuanya, keluarga, sanak saudara, langsung bisa melihat hasil nilai tes yang dikerjakan sehingga menjamin adanya ketepatan transparansi dan juga tidak ada lagi joki bisa membantu mereka. Kita sekarang pasang face recognition," papar dia.
Anas juga bilang, banyak sanak keluarga pejabat yang gagal lolos tes CASN. Seperti halnya anak Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putrantoyang telah gagal seleksi CASN dua kali. Hal ini menunjukkan, dalam seleksi CASN tidak ada lagi orang titipan.
Sebagai tambahan informasi, usulan mengenai penundaan seleksi CASN ini disampaikan oleh Ketua Ombudsman Mokhammad Najih. Hal ini berkaca pada sejumlah penemuan saat pelaksanaan Pilkada di waktu-waktu sebelumnya, di mana ada sejumlah oknum yang mengiming-imingi jabatan. Ia tak ingin, momentum yang bersamaan ini justru dimanfaatkan oknum dengan menjanjikan diloloskan seleksi CASN.
"Dipending dulu supaya tidak dijadikan komoditas oleh aktor-aktor politik. Mislanya menjanjikan, nantinya yang mendukung saya nanti saya jadikan ASN. Itu kan sangat mungkin dalam kampanye dilakukan," kata Najih, dalam Rapat Koordinasi terkait Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2024, di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, hari yang sama.
Pernyataan tersebut pun mendapat sinyal positif dari Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang. Menurutnya usulan itu bisa saja diimplementasikan, namun satu catatan pentingnya ialah alasan atas usulan itu harus benar-benar dirincikan oleh Ombudsman secara detail. Adapun pemungutan suara Pilkada sendiri terjadwal digelar pada 27 November 2024.
"Kita setuju saja, kita sepakat itu. Tapi Ombudsman harus memberikan apa dasarnya memberikan rekomendasi itu secara detail. Itu paling pokok," kata Junimart, ditemui di Kantor Ombudsman RI, di hari yang sama.
Ia sendiri menilai, usulan itu patut dipertimbangkan. Hal ini mengingat Ombudsman mengusulkan penundaan pelaksanaan seleksi CASN berdasarkan pada temuan-temuan di lapangan atas pelaksanaan Pilkada yang lalu-lalu.
(shc/ara)