Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan fakta mengejutkan soal perencanaan kerja pemerintah. Menurutnya, meskipun sudah ada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, namun seringkali rencana kerja tahunan tak sinkron dengan rencana pembangunan yang ada.
Hal ini diungkapkan Jokowi dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang dihelat Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/5/2024).
"Kita ada rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan masuk ke tahunan kita masing-masing telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi, yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum. Maka sinkronisasi itu menjadi kunci," beber Jokowi dalam pidato kuncinya.
Jokowi memberikan contoh tidak adanya sinkronisasi rencana kerja tersebut. Kebanyakan contoh yang dijabarkan adalah tidak sinkronnya pembangunan pemerintah pusat dan daerah.
Misalnya pembangunan bendungan yang dilakukan pemerintah pusat. Setelah bendungan dibangun, pemerintah daerah tak menyambungkan irigasinya ke sentra-sentra pertanian.
"Saya beri contoh, pemerintah pusat bangun bendungan, jadi. Bangun lagi irigasi primernya, jadi, tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki," sebut Jokowi.
Kemudian ada juga pembangunan pelabuhan yang dibesut pemerintah pusat. Ketika pelabuhan jadi, pemerintah daerah tak menyambungkan jalan aksesnya. Padahal, wewenang pembangunan jalan dilakukan oleh pemerintah daerah.
Jokowi meminta agar semua rencana kerja pemerintah dan daerah harus bisa menjadi segaris lurus dengan rencana pembangunan nasional, minimal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Dia juga berpesan agar kementerian dan lembaga pusat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah apabila mau melakukan sebuah proyek.
"Kedok pintu kulo nuwun, misalnya siap nggak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder tersier daerah. Kalau nggak sanggup geser ke provinsi yang lain," kata Jokowi.
Bagi pemerintah daerah, Jokowi menitipkan agar punya komitmen serius agar sinkronisasi bisa berjalan antara pemerintah daerah dan pusat.
"Kalau ditanya gubernur juga biasanya bilang 'sanggup pak,' giliran waktu selesai bilang 'waduh berat pak APBD kita abis untuk ini untuk ini.' Padahal sudah sanggup dia di depan. Inilah peran sinkronisasi," beber Jokowi.
"Kuncinya ada di sekda dan bappeda, ada yang urus DPRD, sekda harian itu ngurus ke sana," tutupnya.
Simak Video: Jokowi Ingin Pusat-Daerah Kompak Selaraskan Proyek
(hal/ara)