.webp)
Modus ekspor benih benih lobster (BBL) ilegal kian beragam. Per harinya diperkirakan sebanyak 1 juta ekor BBL berhasil diselundupkan keluar dari wilayah Indonesia, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.
"Jadi modusnya itu memang dari nelayan kemudian ke pengepul, pengepul ke distributor. (Dibawa) dari mulai Lombok, terus mengarah sampai ke barat dan muaranya di sini Palembang dan Jambi. Jadi ketika dari Palembang dan Jambi itulah pakai jalan laut," ujar Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis, Senin (6/5/2024).
Hal itu dia sampaikan dalam konferensi pers terkait penggagalan penyelundupan puluhan ribu ekor benur di Pangkalan TNI AL Palembang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat melakukan pengiriman via darat, kata dia, modus operandi pelaku biasanya berganti ganti mobil untuk mengelabui petugas. Bahkan tak jarang menggunakan mobil-mobil mewah. Menurutnya hal ini yang seringkali menjadi hambatan untuk melakukan penangkapan meski pihaknya sudah mendapatkan informasi yang valid.
"Dari mulai Sukabumi misalnya, sampai Bogor ganti mobil. Nyebrang Merak ganti mobil. Mereka seperti itu untuk mengelabui petugas. Sampai-sampai pernah pakai mobil mewah. Ini memang karena nilai ekonomi BBL ini besar sekali," ungkap Ipunk.
Dia menjelaskan jalur darat biasanya dipakai untuk pengiriman BBL di wilayah Indonesia. Sedangkan penyelundupan keluar negeri menggunakan jalur-jalur tikus di laut dan bandara.
"Itulah sebabnya, kerja sama pengawasan kami kuatkan tidak hanya di pelabuhan dan pengawasan di laut, tapi juga di bandara-bandara sehingga bisa memperkecil gerakan para pelaku penyelundupan," tuturnya.
Sementara itu, Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto membeberkan perkiraan hitungan BBL yang keluar secara ilegal dari Indonesia. Jumlahnya disinyalir mencapai 1 juta ekor per hari. Adapun dasar hitungan kebutuhan pembudi daya Vietnam per tahun bisa mencapai 600 juta ekor, di mana sebagian besar berasal dari Indonesia. Dia mengatakan nilai kerugian yang dialami negara akibat praktik ilegal itu mencapai puluhan triliunan rupiah per tahun.
"Jika kebutuhan luar negeri sebesar itu, kita asumsikan sehari ada sejuta benur diselundupkan, artinya potensi kerugian negara setahun mencapai Rp 52,925 triliun hingga Rp 54,75 triliun dengan asumsi HPI di kisaran Rp150 ribu per ekor. Jika 600 juta itu ternyata dari Indonesia semua nilainya bisa sekitar Rp 87 triliun hingga Rp 90 triliun," jelas Doni.
Karena itu, kata dia, Menteri KP Trenggono mengambil sejumlah langkah strategi guna mencegah penyelundupan BBL. Di antaranya dengan memperkuat sinergi pengawasan bersama instansi penegak hukum lain, melakukan transformasi tata kelola dengan menerbitkan Permen KP Nomor 7/2024 dan aturan turunannya, serta menggencarkan penyuluhan terhadap nelayan untuk ikut serta memerangi penyelundupan benur.
KKP juga mengambil langkah diplomasi dengan pemerintah Vietnam untuk bersama-sama memerangi praktik penyelundupan BBL. Langkah ini pun mendapat sambutan positif, dengan lahirnya kerja sama perikanan antara dua negara. Di sisi lain, pemerintah Vietnam juga mendorong pembudi dayanya menggunakan BBL bersertifikat dari Indonesia.
Kerja sama perikanan yang disepakati diharapkan dapat mendorong tumbuhnya ekosistem budi daya lobster nasional melalui transfer teknologi dan etos kerja budi daya dari Vietnam.
(akn/ega)
