.webp)
Indonesia masuk daftar kandidat aksesi untuk menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD). Bersama Argentina, Brasil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania, Indonesia menjalankan proses aksesi ini.
Saking seriusnya ingin menjadi anggota OECD, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah dua kali melakukan pertemuan dengan Sekjen OECD Mathias Cormann untuk membahas jalan panjang Indonesia menjadi anggota OECD. Pertemuan terakhir dilakukan Selasa 28 Mei 2024 kemarin di Istana Bogor, Jawa Barat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu pun buka-bukaan soal apa yang dibahas antara Jokowi dan Cormann di Istana Bogor.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Prabowo Bertemu Bos OECD, Ini yang Dibahas |
Airlangga mengatakan, Jokowi memaparkan beberapa informasi terkini soal langkah Indonesia dalam proses aksesi keanggotaan OECD. Ini merupakan pertemuan kedua antara Jokowi dan Cormann, pertemuan pertama dilakukan pada Agustus 2023 yang lalu.
"Tujuan pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini terkait update mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang diambil, atau perlu diambil oleh pemerintah Indonesia," beber Airlangga dalam keterangan pers virtual usai pertemuan itu, Selasa (28/5/2024) kemarin.
Jokowi, kata Airlangga, memaparkan kepada Cormann progres percepatan aksesi keanggotaan OECD bagi Indonesia, salah satunya pembentukan tim nasional percepatan dan persiapan keanggotaan Indonesia dengan bentuk Keputusan Presiden.
Dalam tim nasional itu, Airlangga memaparkan dirinya menjadi ketua pelaksana didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Airlangga mengatakan, Jokowi juga memberitahu Cormann bahwa Indonesia memiliki target tiga tahun untuk melakukan proses aksesi sebagai syarat utama menjadi anggota OECD. Selain itu, di depan Cormann, Jokowi juga menyatakan proses aksesi OECD bakal terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau rencana ekonomi pemerintah lima tahunan.
"Kami ketuai, dibantu Bu Menkeu dan Bu Menlu kita berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam tiga tahun. Tadi disampaikan Presiden kita akan bentuk tim itu dan akan mendorong aksesi OECD terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah Indonesia," ungkap Airlangga.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pihaknya dan tim nasional aksesi keanggotaan OECD bakal menyusun initial memorandum yang berisi daftar-daftar reformasi perekonomian Indonesia. OECD bakal meninjau memorandum tersebut. Memorandum ini bakal menjadi alat bagi Indonesia untuk menunjukkan hasil reformasi ekonomi di Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang kepada dunia.
"Kita akan menyusun initial memorandum isinya adalah asesmen Indonesia terhadap situasi ekonomi di Indonesia. Kita harap ini jadi alat bagi Indonesia menyampaikan kepada dunia apa saja yang dilakukan bagi Indonesia untuk melakukan reformasi di sektor perekonomian," beber Suahasil dalam kesempatan yang sama.
Apa itu OECD? Cek halaman berikutnya.
Simak Video: Saat Sri Mulyani-Airlangga Naik Truk, Lepas Kontainer Barang Impor di Priok
