Utang pemerintah sampai 30 April 2024 mencapai Rp 8.338,43 triliun. Jumlah itu naik sebesar Rp 76,33 triliun dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang senilai Rp 8.262,10 triliun.
Rasio utang pemerintah berada di level 38,64% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 30 April 2024. Posisi itu lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 38,79% dan masih di bawah batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Ditinjau dari posisi utang pemerintah yang outstanding, jumlah utang pemerintah per akhir April 2024 adalah sebesar Rp 8.338,43 triliun," tulis Kementerian Keuangan dalam Buku APBN KiTA, dikutip Kamis (30/5/2024).
Utang pemerintah sendiri terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah per April 2024 masih didominasi oleh instrumen SBN yakni 87,94% dan sisanya pinjaman 12,06%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 7.333,11 triliun. Terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.899,20 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.714,08 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.185,12 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing per April 2024 sebesar Rp 1.433,90 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.077,05 triliun dan SBSN Rp 356,85 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 1.005,32 triliun per April 2024. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 36,04 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 969,28 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 969,28 triliun itu terdiri dari bilateral sebesar Rp 266,24 triliun, multilateral sebesar Rp 586,13 triliun dan commercial banks sebesar Rp 116,91 triliun.
"Pemerintah konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas dan jatuh tempo yang optimal," tuturnya.
Per akhir April 2024, profil jatuh tempo utang pemerintah Indonesia disebut terhitung cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.
"Pemerintah mengutamakan pengadaan utang dengan jangka waktu menengah-panjang dan melakukan pengelolaan portofolio utang secara aktif," pungkasnya.
Lihat juga Video: Jokowi Pastikan Lunasi Utang Rp 10,4 Triliun ke Pupuk Indonesia
(aid/kil)