.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku alokasi anggaran untuk daerah atau Transfer ke Daerah (TKD) semakin besar dan jadi tantangan bagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.
Sri Mulyani menyebut peningkatan anggaran daerah ini seiring meningkatnya belanja kementerian/lembaga (K/L) juga ikut melonjak. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi APBN.
"Desentralisasi fiskal ditunjukkan dengan dana transfer daerah yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan. Ini terus terang untuk APBN menjadi tantangan karena transfer ke daerah makin besar, namun belanja K/L juga makin besar," kata Sri Mulyani, Senin (11/6/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan data yang dipaparkannya, dari tahun ke tahun transfer ke daerah mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, alokasi anggaran transfer ke daerah mencapai Rp 785,7 triliun. Tahun 2022, angkanya naik menjadi Rp 816,2 triliun di tahun 2022, dan Rp 881,4 triliun pada tahun 2023.
Sementara untuk tahun 2025, Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran ke daerah sebesar Rp 890,6 triliun. Jumlah ini naik daripada tahun 2024 yang sebesar Rp 857,6 triliun.
Di sisi lain, belanja K/L mengalami kenaikan pada tahun 2025. Misalnya, untuk anggaran pendidikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025 sekitar Rp 708 triliun hingga Rp 741 triliun.
"Dalam hal ini ada tumpukan overlap antara belanja daerah dengan belanja pusat dari mulai infrastruktur sampai urusan sumber daya manusia. Bebannya harus diserap APBN karena dia menjadi sumber sangat utama dari daerah untuk mendapatkan transfernya," imbuhnya.
Tonton juga Video: Dikenalkan Langsung Sri Mulyani, Tommy Djiwandono Menkeu Prabowo?
