Menhub Imbau Masyarakat Hindari Bus Pariwisata Bodong, Begini Caranya

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau masyarakat yang mau jalan-jalan menghindari bus pariwisata yang tak laik jalan alias bodong. Hal itu dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan di jalan.

Budi mengimbau agar masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui aplikasi MitraDarat.

"Jadi, satu memang kita menganjurkan terutama ibu gurunya atau pimpinan rombongan ada aplikasi MitraDarat di situ tercantum bus-bus yang layak untuk digunakan," kata Budi di Terminal Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (15/6/2024).

Budi mengatakan jangan sampai masyarakat hanya mementingkan harga sewa bus yang murah, tetapi melupakan sisi keamanan saat berwisata menggunakan bus.

"Di daerah itu mereka yang penting murah, dia nggak lihat busnya, nggak lihat ramp check-nya nggak lihat supirnya capable atau nggak mereka pakai. Oleh karenanya satu hal yang utama adalah cek penggunaan bus yang memang dia itu sudah di-ramp check dan secara fisik juga, lebih penting juga supirnya," terangnya.

"Kadang-kadang istilahnya supir tembak, biasa supir di jalan biasa, tiba-tiba supir untuk pariwisata, dia tidak mengenali medan, sehingga itulah timbul kecelakaan yang terjadi," ucapnya.

Hal ini dikatakan Budi saat melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Terminal Baturaden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sidak ini dilakukan dalam rangka pengecekan operasional bus-bus pariwisata pada masa libur Idul Adha.

Dalam kesempatan itu, Budi menemukan satu bus yang bermasalah dari 12 yang beroperasi hari ini. Budi juga mengatakan sebelumnya sidak bus pariwisata dilakukan di Terminal Ragunan, Jakarta. Diketahui Budi menemukan 4 bus pariwisata yang bodong pada terminal tersebut.

"Purwokerto, Banyumas bisa jadi contoh dari lebih dari 12, hanya satu (yang bermasalah). Kemarin saya di Ragunan banyak sekali yang bodong. Nah satu pesan saya kepada Pak Kapolres saat sidak jangan hanya supir yang ditindak, tetapi pemiliknya harus ditindak, karena yang kriminal itu mereka, contohnya pelat hitam digunakan umum, contohnya memalsukan surat, contohnya KIR tidak di daerah setempat," jelas Budi.